PANGANDARAN – Calon Legislatif DPRD Provinsi Jabar, Hanyen Tenggono, berdiskusi dengan ratusan anggota Barisan Saksi Nasional (BSN) Golkar di Desa Kertaharja, Kecamatan Cimerak, Pangandaran, mengungkapkan program prioritasnya untuk masyarakat jika terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jabar pada pemilu 2024.

Salah satu masalah utama yang dia soroti adalah kelangkaan pupuk, yang membuat para petani kesulitan, terutama setelah diberlakukannya kartu tani. 

“Harga pupuk yang mahal juga menjadi kendala yang memengaruhi para petani. Di samping itu, ketidakstabilan harga hasil pertanian pasca panen membuat profesi petani semakin tidak diminati, khususnya oleh generasi muda,” ungkap Hanyen.

Hanyen, yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kuningan, yang juga seorang generasi muda, berkomitmen untuk memprioritaskan sektor pertanian. 

“Kebetulan Kami telah mempraktikkan terobosan di bidang pertanian di Kuningan dengan mendatangkan investor dari Belanda dan Singapura. Pengalaman ini akan kami terapkan juga di daerah lain untuk meningkatkan hasil pertanian,” papar dia.

Selain pertanian, Hanyen akan fokus pada sektor kesehatan. Dia berencana membawa ambulans gratis ke Pangandaran agar masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau. Hanyen juga berusaha agar anggota BSN mendapatkan jaminan selama bertugas menjadi saksi, termasuk melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan dua program prioritas di bidang kesehatan dan pertanian, Hanyen berharap masyarakat dapat menikmati harga pangan yang lebih terjangkau, mencapai swasembada pangan, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. 

“Kami mendorong generasi muda untuk tidak merasa malu menjadi petani dan kembali ke prinsip pertanian organik dalam mengelola tanah,” ajaknya.

Ketua BSN Golkar Kabupaten Pangandaran, Oman Rohman, mendukung program-program ini. Dia berharap agar terjadi perubahan positif di berbagai sektor, termasuk ekonomi, kesehatan, dan pertanian, pada tahun 2024. Namun, Oman menekankan bahwa perubahan tersebut sangat tergantung pada pilihan masyarakat dalam memilih wakil mereka di DPRD. (Nars)