KUNINGAN – Warga Dusun 4 Desa Linggajati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, ramai-ramai menolak rencana pembangunan sebuah hotel yang sekarang jadi perbincangan.

Pada Rabu (27/03/2024) surat berita acara musyawarah Dusun 4, Desa Linggajati tentang penolakan rencana pembangunan hotel ini merebak di sejumlah platform media sosial di Kuningan.

Dari salinan berita acara yang didapatkan kuninganreligi.com, nampak surat tersebut adalah bukti sudah dilaksanakannya musyawarah warga Dusun 4 yang digelar pada Kamis (21/03/2024) lalu.

“Telah dilaksanakan musyawarah dan klarifikasi kepada pemerintahan desa tentang wacana yang beredar di masyarakat berkenaan pembangunan hotel dan pemindahan sarana Pendidikan lokasi SDN 1 dan SDN 2 linggajati yang berada di dusun 04 Dayeuh,” tulis berita acara tersebut.

Disebutkan, musyawarah dusun ini dihadiri oleh aparat Pemdes Linggajati, BPD Linggajati, RT/RW Dusun 04 dan tokoh masyarakat Dusun 04.

Adapun alasan penolakan pembangunan hotel serta pemindahan lokasi sarana umum tempat pendidikan ini dijabarkan pada 7 poin yang dirinci surat berita acara ini.

Pertama, warga masyarakat Dusun 04 disebutkan menolak keras akan dibangunnya hotel, karena warga menilai kawasan hunian di sekitar wilayah tersebut sudah sangat padat.

Penolakan ini juga dilakukan warga, karena rencana pembangunan hotel disebutkan, akan menggusur / memindahkan lokasi sarana pendidikan yang ada di wilayah Dusun 4.

” Lingkungan kami merupakan lingkungan tempat tinggal bukan lingkungan perhotelan, vila-vila maupun rumah singgah yang dikomersilkan yang akan merusak lingkungan sosial dan alam Desa Linggajati ke depan,” tandas warga dalam hasil musyawarah tersebut.

Selanjutnya, rencana pembangunan hotel juga dinilai bisa merusak citra Gedung Perundingan Linggajati yang merupakan sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI yang diakui oleh dunia internasional.

Warga juga memandang pembangunan hotel bisa merusak kehidupan sosial religius dan nama sejarah Desa Linggajati yang pernah menjadi tempat syiar/petilasan penyebaran Agama Islam oleh para wali.

“Sarana umum pendidikan yang sekarang cukup strategis letaknya dekat dengan Gedung Sejarah Perundingan Linggajati serta jarak tempuh yang mudah diakses oleh semua warga masyarakat Linggajati akan terganggu jika dibangun hotel,” imbuh alasan warga ini.

Terakhir,.warga juga mengkhawatirkan timbulnya dampak lingkungan lain akibat pembangunan hotel. Diantaranya adalah masalah air bersih karena saat ini ada sebagian lingkungan warga yang masih kurang terpenuhinya masalah air bersih.

“(Juga akan timbul) dampak air limbah yang dihasilkan (jika ada pembangunan hotel) yang akan berpengaruh kepada lingkungan, karena berada di lingkungan tempat tinggal masyarakat,” tegas warga dalam surat penolakan tersebut.

Berita acara penolakan terhadap rencana pembangunan hotel ini, nampak ditandatangani oleh sejumlah tokoh desa, diantaranya Kepala RT 16,17 dan 18, Kepala Dusun 4, BPD Dusun 4, Kepala RW setempat dan diketahui oleh Kepala Desa Linggajati, Unang Unarsan.

Sontak, unggahan surat penolakan Warga Desa Linggajati ini di media sosial, mendapat banyak komentar netizen.

Seperti yang ditulis akun Instagram @rizkiipehhanipeh pada unggahan @infokuningan, Ia berkomentar “bukan gak mendukung pembangunan di Kuningan, cuma tolong pikirkan lagi klo harus sampe menggeser sekolah atau lahan hijau yg tugas utama nya memang untuk resapan air.. melek pembangunan boleh,tapi bukan berarti efeknya jadi “merusak” alam yaa..,” tulisnya.

Dengan nada satire, akun @kang_dika01 juga berkomentar ” Sy kok gak begitu senang dengan byk nya Restoran / cafe serta tempat wisata2 baru di area Kaki Gunung Ciremai ya, ditambah lg byk Penginapan, disatu sisi bagus karena bs meyerap tenaga kerja bagi warga sekitar, tp permasalah akan muncul di kemudian hari jika pembukaan lahan untuk bisnis terus dilakukan, air bersih akan langka, cuaca akan jd lbh panas, blm lainnya, maap jika ada yg tdk setuju dgn komentar sy,” paparnya.

Hingga berita ini ditulis, kuninganreligi.com belum mendapatkan keterangan lanjutan dari pihak Pemdes Linggajati terkait adanya penolakan warga terhadap rencana pembangunan hotel di wilayah tersebut. (Nars)