KUNINGAN – Anggota Legislatif DPRD Kuningan, yang juga Ketua Komisi 1, Deki Zaenal Mutaqin, menyoroti kinerja Penjabat Bupati Kuningan, Raden Iip Hidajat yang tidak mau menemui rombongan Kades penyangga obyek wisata Waduk Darma saat ingin menyampaikan aspirasinya beberapa waktu lalu.

Hal ini dibenarkan sejumlah kades saat berorasi di kawasan Waduk Darma, Sabtu (16/03/2024) sore yang dihadiri ratusan massa dari 7 desa penyangga Waduk Darma.

“Saya sangat kecewa dengan Pak PJ (Bupati Kuningan), ini adalah masa transisi kekuasaan di Kabupaten Kuningan. Jangan karena dia adalah PJ bukan bupati definitif lantas tidak mau bertanggung jawab atas kondisi ini,” tegas Deki sambil berteriak di depan massa.

Deki menambahkan, jabatan PJ Bupati ditunjuk secara administratif oleh pemerintah.

“Jangan-jangan Beliau tidak memahami kondisi Kabupaten Kuningan, termasuk Kecamatan Darma,” tegasnya lagi.

Jika memang begitu kenyataannya, Deki mengajak semua yang hadir melayangkan surat protes kepada Pemprov Jabar untuk mengganti PJ Bupati Kuningan saat ini.

Deki meminta PJ Bupati Kuningan untuk tidak memandang permasalahan carut marut pengelolaan WD ini sebagai masalah yang tidak serius.

Mengatasnamakan pribadi dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Deki Zaenal Muttaqin, mengaku diundang pada agenda aksi unjuk rasa sejumlah warga dari 7 desa penyangga Waduk Darma ini.

” Selain itu Saya juga sebagai bagian dari warga sini, dari Desa Cikupa. Saya menilai, kalau betul Jaswita punya itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, kenapa harus mengundang para kades ke Bandung? Bukannya Jaswita yang datang ke sini?,” papar Deki.

Kawasan Waduk Darma ini, katanya lagi, adalah tanah kelahiran masyarakat sini. Kenapa kok, jadi seolah-olah para Pemdes yang menuntut keikutsertaan dalam pengelolaan WD ini, jadi tamu di tanahnya sendiri.

“Secara pribadi, pribumi di Waduk Darma ini, Kami wajib menjaga marwah para pimpinan desa ini, jangan disepelekan oleh tamu,” tegasnya.

Selaku Ketua Komisi 1, Deki menyoroti pengelola Waduk Darma yang seolah tidak menghargai tuan rumah di sekitar.

“Dulu sebelum ada Jaswita masyarakat bebas masuk kawasan ini, sekarang, untuk masuk saja dijaga dan disuruh bayar tiket. Belum lagi para pedagang setempat tidak bisa lagi berjualan di sini,” ujarnya.

Untuk diketahui, ratusan warga dari 7 desa penyangga Waduk Darma melakukan aksi unjuk rasa dipimpin oleh kades mereka masing-masing di halaman parkir Obyek Wisata Waduk Darma Kuningan.

Ketujuh desa yang berada di Kecamatan Darma tersebut adalah Desa Cikupa, Desa Darma, Desa Sakerta Timur, Desa Cipasung, Desa Paninggaran, Desa Kawahmanuk, dan Desa Parung.

Mereka menuntut 8 poin bisa dilaksanakan oleh pengelola Obyek Wisata Waduk Darma agar keberadaan obyek wisata tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi bagi desa-desa penyangga WD.

Mereka mengancam, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam 10 hari kedepan, mereka akan melakukan penyegelan gerbang masuk obyek wisata tersebut. (Nars)