Kuningan – Sebagai pilar utama yang menjamin keadilan dan kredibilitas proses pemilihan dalam demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan saat ini menjadi sorotan negatif dari sejumlah elemen masyarakat.

Sorotan ini diduga akibat adanya praktik tidak bermoral dan transaksional yang diduga kuat melibatkan kepentingan politik tertentu, terutama oleh pimpinan komisioner KPU Kabupaten Kuningan.

Salah satu pihak yang melontarkan kritik pedas pada KPU Kuningan adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kuningan. Melalui ketuanya, Renis Amarulloh, IMM Kuningan menyoroti indikasi keterlibatan komisioner KPU Kuningan dalam praktik transaksional dengan politisi.

“Dugaan keterlibatan ini bukan hanya mengancam integritas pemilu, tetapi juga menggerogoti fondasi demokrasi yang telah dibangun,” ujar Renis, saat berbincang dengan Kuningan Religi, Rabu (15/05) kemarin.

Menurutnya, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, pemilu yang jujur, adil, dan transparan adalah pilar utama bagi keberlangsungan sistem pemerintahan yang sehat.

Masih kata Renis, KPU, sebagai lembaga independen, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap suara rakyat dihitung dengan benar dan setiap proses pemilu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Renis menegaskan bahwa indikasi keterlibatan komisioner KPU Kuningan dalam transaksi dengan politisi menimbulkan kekhawatiran yang sangat serius.

“Praktik seperti ini tidak hanya mencederai integritas pemilu, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik yang telah diberikan kepada KPU Kabupaten Kuningan. Tikus-tikus demokrasi di tubuh KPU harus segera diberantas hingga tuntas,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan dampak negatif dari praktik transaksional ini, salah satunya adalah erosi kepercayaan publik.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal terbesar dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis. Ketika publik kehilangan kepercayaan kepada KPU Kuningan, maka legitimasi hasil pemilu pun patut dipertanyakan,” tambah Renis.

Renis menegaskan bahwa bobroknya moral pada tataran pimpinan KPU Kuningan harus segera ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. “IMM Kuningan akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami mendesak pihak berwenang untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan guna memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak sesuai hukum,” sebutnya. (NARS)