Kuningan Religi

Portal Berita dan Informasi Kabupaten Kuningan sesuai Realita

berita Breaking News headline kabupaten kuningan Pilkada Kuningan politik

Dian Rachmat Yanuar Daftar Bacabup di DPW PPP Jabar, Perlukah Mundur dari ASN?

KUNINGAN – Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Toto Taufikurrahman menyebutkan, Dian Rachmat Yanuar, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, sudah menyampaikan formulir pendaftaran Bacabup di DPW PPP Jawa Barat.

“Ya Pa Dian Rachmat Yanuar sudah menyampaikan formulir pendaftaran di DPW PPP Jabar, dan sudah langsung diverifikasi oleh Desk Pilkada DPW,” sebut Toto saat dikonfirmasi usai menerima pendaftaran Bacabup atas nama H Kamdan, Rabu (19/06/2024) kemarin.

Dian Rachmat Yanuar saat berada di Kantor DPW PPP Jawa Barat

Menurutnya, hingga hari ini di Partai Persatuan Pembangunan sudah tercatat 6 nama yang mendaftarkan diri sebagai Bacabup Kuningan untuk Pilkada 2024. Tiga nama mendaftar di DPC PPP Kuningan, yakni dr Toto Taufikurrahman, Tony Indra Gunawan dan dr Deni Wirananggapati.

Sedangkan, dua nama lainnya, Yanuar Prihatin dan H Kamdan, disebutkan Toto, sudah mendaftar di DPP PPP dan satu nama, Dian Rachmat Yanuar, mendaftarkan di DPW PPP Jabar.

Ketua KPU Kuningan, Asep Budi Hartono

Menarik, salah satu Bacabup yang mendaftar melalui kendaraan PPP ini adalah Sekda Kuningan, Dian Rachmat Yanuar yang notabene masih berstatus sebagai ASN hingga hari ini. Lalu bagaimana aturan sebenarnya terkait status ASN yang sudah mendaftar sebagai Bacabup ini? apakah wajib mundur dari status ASN sejak saat mendaftar?

Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan, Asep Budi Hartono, menjabarkan aturan yang berlaku untuk ASN, anggota TNI/Polri yang akan maju sebagai kontestan pada Pilkada.

Menurut aturan Undang-undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, kata Abuhar (sapaannya), pada pasal 7 ayat 2 poin E, disebutkan, Anggota ASN/TNI/Polri jika mendaftarkan diri sebagai Bacabup, atau sudah ditetapkan menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati dari gabungan parpol, maka dia harus mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya.

“Begitu narasi di undang-undang 10. KPU dalam hal ini, siapapun itu ASN/TNI/Polri yang mencalonkan, maka Ia baru mengajukan surat pengunduran diri,” tandasnya.

Ditambahkannya, di Kabupaten Kuningan, sesuai PKPU nomor 2 tahun 2024, tahapan penetapan Bacabup/Bacawabup ini akan ditetapkan pada tanggal 22 September 2024 nanti.

“Siapapun itu ASN/TNI/Polri yang dicalonkan oleh gabungan parpol maka syaratnya adalah membuat surat pengunduran diri sejak ditetapkan,” ujarnya.

Tapi, Abuhar mengungkapkan, mekanisme pengunduran diri dari jabatan ASN/TNI/Polri ini tidak bisa tiba-tiba, namun tentu harus berproses sesuai prosedurnya.

“Kaitan dengan adanya tuntutan netralitas ASN ini adanya bukan di aturan KPU/Pilkada namun adanya di keputusan bersama 5 lembaga yang mengisyaratkan siapapun yang mencalonkan harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara,” paparnya.

Di keputusan tersebut, imbuhnya, malah disebutkan jika ASN/TNI/Polri ini mendekati Parpol saja, maka ada teguran kepadanya. “Jika ASN ini melihat keputusan 5 lembaga ini secara cermat, maka Ia pasti tidak akan berani tampil bersama tokoh parpol atau di lingkungan parpol tertentu,” pungkas Abuhar. (Nars)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *