Kuningan Religi

Portal Berita dan Informasi Kabupaten Kuningan sesuai Realita

berita headline kabupaten kuningan Pemerintahan

Ada Disinformasi: Dishub Kuningan Yakinkan tak Terapkan Tarif Parkir untuk Siswa di Semua Sekolah, Ini Penjelasannya

KUNINGAN – Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan melalui Bidang Prasarana dan Perparkiran, meluruskan salah persepsi yang beredar di masyarakat terkait informasi adanya penerapan tarif parkir untuk sepeda motor yang dibawa pelajar ke lingkungan sekolah.

Kepala Bidang Prasarana dan Perparkiran Dishub Kuningan, M Khadafi Mufti, mengungkapkan, pihaknya sama sekali tidak bermaksud akan menarik tarif parkir dari semua pelajar yang membawa sepeda motor ke lingkungan sekolah.

Namun, upaya yang sedang dilakukan pihaknya saat ini hanyalah mencoba menertibkan perijinan pengelolaan parkir yang memang sudah ada dilakukan di lingkungan sekolah.

“Seperti di SMPN 1 Maleber, itu mereka yang mengelola parkir dan mencoba tertib administrasi dengan melaporkan mulai dari potensi parkir hingga proses perijinannya ke Dishub Kuningan,” tandasnya, saat ditemui di kantornya, Jum’at (05/07/2024).

Ia meyakinkan, pihaknya sama sekali tidak bermaksud membuat aturan baru dengan mewajibkan semua sekolah menarik tarif parkir sepeda motor kepada siswa mereka.

“Tak hanya di lingkungan pendidikan, bilamana ada praktik pengelolaan parkir yang berbayar, di manapun itu, ini harus dilihat perijinannya, jangan sampai malah ada pungli karena menarik tarif parkir tanpa perijinan resmi,” ungkapnya.

Upaya penertiban perijinan pengelolaan perparkiran ini, imbuh Khadafi sudah sesuai dengan regulasi yang mengaturnya, mulai dari Undang-undang hingga peraturan dan keputusan Bupati.

“Intinya, semua kegiatan yang mengelola perparkiran harus melalui proses perijinan resmi. Jika di sekolah memang tidak menarik tarif parkir, kita tidak mewajibkannya,” tegas Khadafi.

Ia menambahkan, permasalahan yang terjadi saat ini di Kabupaten Kuningan, sebelum Ia diberi amanah memimpin Bidang Prasarana dan Perparkiran, tercatat sejumlah 80 persen dari titik-titik parkir tidak memiliki ijin operasional resmi.

“Bahkan yang sudah punya legalitas perijinan pengelolaan parkir pun (20%) masih banyak yang harus memperbaharui ijinnya karena sudah kadaluarsa,” sebut mantan Komandan Damkar Kuningan ini.

Masih kata Khadafi, Dishub Kuningan berkewajiban mengelola teknis perijinan pengelolaan perparkiran, termasuk penentuan titik dan melakukan kajian bersama instansi terkait lainnya.

“Alhamdulillah, sejak kami coba lakukan penertiban administrasi, sudah terbit Keputusan Bupati tentang perparkiran dan penetapan lokasi parkir di Kabupaten Kuningan ini, termasuk program teknis yang mengacu pada keputusan tadi,” paparnya.

Kasus penerapan tarif parkir di SMPN 1 Maleber, sekali lagi ditegaskannya, bukan inisiatif Dishub yang akan menerapkan tarif parkir di sekolah. Tapi pengelola parkir dari pihak sekolah yang sudah melakukan terlebih dahulu.

“Dishub Kuningan hanya melakukan pembenahan administrasi terhadap izin pengelolaan perparkiran. Karena banyak di lapangan yang masih belum menempuh administrasi perijinan pengelolaan perparkiran,” ujarnya lagi.

Perlu diketahui, dengan upaya tertib administrasi perparkiran yang sudah dilakukannya dalam setengah tahun ini, dari retribusi parkir sudah bisa menyetor pendapatan asli Daerah sebesar Rp 568 juta.

“Angka tersebut belum maksimal, karena masih banyak titik-titik parkir yang masih harus dibenahi administrasinya. Termasuk nanti pemasukan pendapatan dari Puspa Siliwangi dan Puspa Langlangbuana,” tandasnya. (Nars)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *