Bawaslu Kuningan Pelototi Tujuh Potensi Kerawanan Menjelang Pilkada Serentak 2024
KUNINGAN – Mewujudkan kelancaran dan kejujuran Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kuningan menunjukkan kesiapannya dengan memetakan tujuh potensi kerawanan yang mungkin terjadi.
Pemetaan ini diumumkan dalam acara Gebyar Bawaslu, yang diselenggarakan di Terminal Kertawangunan Tipe A Kuningan, Ahad (18/08/2024) sebagai bagian dari agenda peringatan HUT ke-6 Bawaslu Kuningan.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Muhammad Zam Zam, PJ Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat, Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian, Dandim 0615 Kuningan, Kajari Kuningan, Pj Sekda Kuningan A. Taufik Rohman, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan Ketua KPU.
Kehadiran mereka menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai elemen dalam menghadapi Pilkada.
Ketua Bawaslu Kuningan, Firman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tujuh isu utama yang berpotensi mengganggu proses pemilihan pada November mendatang.
“Ada tujuh isu yang menjadi fokus perhatian kami. Isu-isu tersebut meliputi praktik politik uang, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, netralitas ASN, Kepala Desa, TNI, dan Polri, pelaporan dana kampanye, keamanan dalam pemutakhiran data pemilih, rekapitulasi, serta proses adjutifikasi dan keberatan dalam pemilihan,” kata Firman.
Firman menekankan bahwa Bawaslu akan bekerja ekstra keras untuk mengantisipasi dan menangani potensi kerawanan tersebut, agar Pilkada dapat berlangsung dengan adil dan transparan.
“Kami berkomitmen untuk meminimalisir segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilihan,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Bupati Kuningan, Raden Iip Hidajat, mengingatkan pentingnya kolaborasi dan kekompakan di antara semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada.
Menurutnya, kesuksesan Pilkada tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja, melainkan oleh kerjasama yang solid dari seluruh elemen.
“Dalam Pilkada ini, tidak ada sosok Superman, yang ada adalah Superteam. Setiap pengawas pemilu, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa, harus tegak lurus menjalankan tugas sesuai amanah Undang-Undang,” tegas Iip.
Selain itu, Iip juga meminta agar setiap potensi masalah ditangani secara serius demi menjaga stabilitas selama proses pemilihan berlangsung.
“Stabilitas pemilihan harus menjadi prioritas kita bersama. Kita tidak boleh lengah dalam menghadapi potensi kerawanan ini. Kesuksesan Pilkada di Kuningan adalah tanggung jawab kita semua dan harus dicapai tanpa kompromi,” pungkas Iip. (Nars)