KUNINGAN – Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, memaparkan secara komprehensif jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kuningan, Rabu (15/10/2025), Bupati Dian menegaskan bahwa APBD 2026 disusun dengan prinsip kehati-hatian fiskal untuk mencegah terulangnya masalah gagal bayar, serta menjadi instrumen utama dalam mewujudkan visi "Kuningan MELESAT" (Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh). Menurut Bupati, landasan utama penyusunan anggaran tahun 2026 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Ia juga membawa kabar baik bahwa pemerintah daerah telah berhasil menuntaskan seluruh kewajiban tunda bayar yang telah membebani keuangan daerah selama tiga tahun terakhir. https://kuninganreligi.com/susanto-negara-harus-hadir-untuk-jaga-kehormatan-pesantren/ "RAPBD tahun 2026 ini adalah cerminan kesadaran kolektif kita untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Kami meneguhkan komitmen agar tidak terjadi lagi keterlambatan kewajiban, dengan menata perencanaan anggaran secara lebih hati-hati, realistis, dan berbasis data," jelas Bupati Dian di hadapan para anggota dewan. Optimalisasi PAD di Tengah Penurunan Dana Transfer https://kuninganreligi.com/pkb-kuningan-tayangan-trans7-cederai-sejarah-perjuangan-dan-semangat-hari-santri/ Salah satu hal utama dalam RAPBD 2026 adalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan mencapai Rp 475,04 Miliar. Bupati Dian menjelaskan bahwa kenaikan ini akan dicapai melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang tidak membebani masyarakat kecil. Fokusnya adalah pada optimalisasi aset daerah, penertiban potensi kebocoran melalui digitalisasi seperti pemasangan tapping box di restoran, serta peningkatan retribusi jasa usaha. https://kuninganreligi.com/tayangan-trans7-dinilai-lecehkan-pesantren-ppp-kuningan-tuntut-penghentian-program-dan-permintaan-maaf-terbuka/ Langkah ini menjadi krusial mengingat adanya tantangan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang diprediksi mencapai 25% atau sekitar Rp 111 Miliar. "Kami akan fokus pada penguatan business model retribusi jasa usaha melalui pemanfaatan aset yang lebih agresif serta mengintensifkan koordinasi ke kementerian terkait dana transfer," tambahnya. Secara rinci, lonjakan signifikan pada pos retribusi daerah dijelaskan bukan berasal dari kenaikan tarif, melainkan akibat reklasifikasi pendapatan layanan kesehatan dari BLUD (RSUD 45, RSU Linggarjati, dan Puskesmas) senilai Rp 190,72 Miliar, sesuai amanat UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). https://kuninganreligi.com/diplomasi-budaya-bahasa-indonesia-dikuatkan-lewat-seminar-internasional/ Belanja Prioritas untuk Pembangunan Manusia dan Infrastruktur Dalam alokasi belanja, pemerintah daerah menunjukkan keberpihakan pada sektor-sektor strategis. Anggaran untuk urusan kesehatan dialokasikan sebesar Rp 490,23 Miliar, sementara program Beasiswa Santri disiapkan sebesar Rp 1,25 Miliar untuk 1.250 penerima. Di sektor infrastruktur, Pemda menganggarkan Rp 15,51 Miliar untuk melanjutkan pembebasan lahan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) dan Rp 24,88 Miliar yang mayoritas untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah. https://kuninganreligi.com/kasus-kuningan-caang-sampai-mana-anggota-dprd-jabar-desak-kejari-kuningan-berantas-korupsi-tanpa-tebang-pilih/ Bupati Dian menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia."Jalan yang mulus tidak akan berarti banyak jika masih ada anak-anak yang putus sekolah. Pembangunan harus menyentuh hati dan kebutuhan dasar rakyat," tandas Dian. Untuk menggerakkan ekonomi dan menekan angka kemiskinan, beberapa program unggulan akan dijalankan, seperti Gema Sadulur (bantuan sosial dan bursa kerja), Jawara Tani (pertanian), Nata Daya (penataan pusat ekonomi), dan Pasar Raya (pemberdayaan UMKM). Melalui program ini, pemerintah menargetkan angka pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi 6,76% pada 2026, melanjutkan tren positif penurunan dari 9,49% pada 2023 menjadi 7,78% pada 2024. Di akhir penyampaiannya, Bupati Dian Rachmat Yanuar mengajak seluruh elemen legislatif untuk memperkuat kolaborasi demi tercapainya visi pembangunan daerah. "Dengan semangat kebersamaan, mari kita kawal dan wujudkan pelaksanaan pembangunan tahun 2026 sebagai bagian dari perjalanan besar menuju terwujudnya Kuningan MELESAT," tutupnya. (Nars)
