KUNINGAN,– Fraksi Persatuan-Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan menyampaikan pandangan kritisnya terhadap Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Meskipun mengakui visi “Kuningan Melesat” yang diusung, fraksi ini secara tegas mendesak agar dokumen perencanaan pembangunan tersebut benar-benar mampu menawarkan solusi konkret atas masalah pokok yang selama ini menjadi beban masyarakat.
Pada paripurna, Jum’at (4/7) ini, Fraksi P-PD DPRD Kuningan tidak membacakan pandangan umumnya dan hanya menyerahkan berkas Pandangan Umum ini ke pimpinan sidang.
Fraksi Persatuan-Demokrat DPRD Kuningan, menyoroti bahwa persoalan utama pembangunan di Kabupaten Kuningan masih berkutat pada angka kemiskinan yang tinggi, tingkat pengangguran, serta ketimpangan pemerataan infrastruktur wilayah.
- Program MBG di Purwawinangun Pastikan Gizi Seimbang untuk Balita dan Ibu Hamil
- Ini 10 Fakta Kunci Penemuan Mayat di Puncak Ciremai, Dari Identifikasi Hingga Evakuasi Dramatis
- Evakuasi Mayat dari Puncak Ciremai Selesai Pukul 23.00 WIB, Ini Penjelasan Kapolres Kuningan
- Misteri Mayat Puncak Ciremai Terungkap, Korban Warga Sangkanmulya Cigandamekar yang Hilang Sebulan
- Satu Rumah dan Saung di Desa Darma Kuningan Juga Rusak Diterjang Angin Kencang
Menurut Ketua Fraksi Persatuan-Demokrat, Ali Akbar, isu-isu mendasar ini, ditambah dengan kebutuhan akan pembangunan yang ramah lingkungan, seharusnya menjadi konsentrasi utama dan jawaban paling konkret dalam dokumen RPJMD lima tahun ke depan.
Fraksi PPP-PD secara spesifik mempertanyakan strategi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD untuk mengatasi ketiga persoalan krusial tersebut secara holistik. Ia menekankan bahwa keberhasilan RPJMD akan diukur dari kemampuannya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan, serta memastikan infrastruktur dapat diakses dan dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Kuningan.
Selain itu, fraksi P-PD juga menyoroti peran strategis Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ikah mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Kuningan akan menempatkan dan mengembangkan SDM agar memiliki daya saing yang kuat, mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, dan memiliki akses yang lebih baik terhadap lapangan pekerjaan.
Ini merupakan fondasi penting untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran.Kritikan juga diarahkan pada pencapaian pembangunan infrastruktur yang dinilai masih timpang, dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung terpusat pada titik-titik kawasan tertentu.
Fraksi Persatuan-Demokrat mendesak penjelasan mengenai strategi yang lebih merata dalam RPJMD untuk mendorong pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat di pelosok Kuningan.
Bahkan, saat mengulas sepuluh program unggulan yang diusung pemerintah daerah, Fraksi Persatuan-Demokrat kembali mempertanyakan detail implementasi dan solusi terhadap tantangan yang kerap muncul di lapangan. Mulai dari keterlambatan pencairan dan ketidakjelasan data penerima bantuan pada program Ngaji Diri dan Gema Sadulur, hingga masalah penyaluran pupuk yang tidak tepat sasaran pada Jawara Tani.
Mereka juga menyoroti kendala investasi akibat belum selesainya RTRW dan RDTR pada program Someah Ka Semah, serta perlunya penekanan pada pembangunan yang konservatif untuk mencegah bencana hidrologi.
Dalam pandangan umum fraksinya, Ali menegaskan bahwa setiap program, termasuk peningkatan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, penataan alun-alun desa, hingga program pangan lokal dan reformasi birokrasi, harus disertai dengan strategi yang jelas, data yang valid, dan mekanisme pelaksanaan yang transparan untuk benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Fraksi Persatuan-Demokrat berharap, RPJMD ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi peta jalan yang efektif dan adaptif dalam mengatasi persoalan pokok dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kuningan. (Nars)
