Fraksi PKB: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kuningan Bisa Ciptakan Kondusifitas Daerah yang Produktif
KUNINGAN – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan, Hariri, dalam rapat paripurna DPRD Kuningan yang digelar Jumat (14/06/2024), menekankan pentingnya mengutamakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean governance) di setiap jenjang dan mata rantai pemerintahan.
Hariri menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintahan harus secara tegas dan tanpa kecuali menjalankan tata kelola sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
“Kami memandang bahwa masih ada potensi optimisme yang dapat diraih di tahun 2024 ini maupun di tahun-tahun mendatang dibandingkan apa yang sudah dicapai sebelumnya, termasuk di tahun 2023 lalu, ” ujarnya.
Karenanya, pihaknya meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk senantiasa terus menumbuhkan optimisme, sekaligus meningkatkan lagi kinerjanya di tahun 2024 ini.
PKB Kuningan juga menekankan pentingnya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk memprioritaskan penyesuaian anggaran belanja daerah yang dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.
“Peningkatan belanja barang dan jasa, belanja modal gedung dan bangunan, maupun modal peralatan dan mesin yang meningkat, tentu harus bisa mendorong peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat luas, serta peningkatan perekonomian dan kemampuan daya beli masyarakat sehingga pada gilirannya nanti akan menggerakkan perekonomian daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hariri menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kali ini harus menjadi momentum sekaligus mata rantai yang bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat luas.
Hal ini mencakup jaminan infrastruktur dan penataan ruang yang efektif, efisien, serta ramah lingkungan; pemerataan ekonomi; peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; serta sistem birokrasi yang semakin melayani.
“Terakhir, kami berharap agar pemerintah daerah bisa mengambil berbagai langkah taktis dan strategis yang diperlukan guna membangkitkan kembali sektor perekonomian yang telah mengalami dampak besar selama beberapa tahun terakhir, ” sebutnya.
Selain itu, PKB mendorong pemerintah untuk melakukan peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang harus menjadi salah satu prioritas guna menekan angka pengangguran.
“Begitu pula dengan peningkatan fasilitas bagi kegiatan UMKM, perbaikan sarana prasarana umum, kemudahan perijinan dunia usaha, dan upaya lainnya yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah,” tutur Hariri.
Fraksi PKB menegaskan bahwa poin-poin tersebut harus menjadi landasan dalam penyusunan APBD maupun segala bentuk pertanggungjawabannya, bukan sekadar seremoni dari tahun ke tahun.
Mereka memandang bahwa laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2023 ini masih memerlukan pembahasan bersama secara lebih mendalam, intensif, dan komprehensif.
PKB mengajak semua pihak untuk bersikap bijak dalam menyikapi berbagai persoalan ekonomi, keuangan daerah, maupun persoalan kehidupan bermasyarakat secara umum, khususnya menjelang pesta demokrasi di tahun 2024 ini.
“Kami berharap agar Kabupaten Kuningan tetap kondusif, dan masyarakatnya bisa tetap produktif,” tutup Hariri. (NARS)