KUNINGAN - Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, menyuarakan harapannya agar jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif segera terisi setelah mengalami kekosongan selama satu tahun. Hal tersebut diungkapkannya saat meninjau langsung pelaksanaan uji kompetensi bagi para calon Sekda di Kantor BKPSDM Kuningan, Jum’at (24/10/2025). Zul, sapaannya, menyoroti lamanya posisi puncak birokrasi di Kuningan yang hanya diisi oleh Pejabat (PJ) Sekda secara bergantian. Ia bahkan berspekulasi bahwa kondisi ini mungkin merupakan yang pertama dan terlama di Indonesia. "Kita satu tahun Sekda ini kan vakum, tidak ada yang ngisi, PJ terus. Ini mungkin baru terjadi ini di Indonesia, Sekda sudah hampir berapa kali dipegang PJ,” ujar Zul kepada wartawan. https://kuninganreligi.com/gagas-birokrasi-juara-asep-taufik-optimistis-tatap-seleksi-sekda-kuningan/ Menurutnya, jabatan Sekda adalah posisi yang sangat strategis dan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, ia tidak terlalu mempersoalkan metode seleksinya, baik melalui open bidding maupun manajemen talenta, asalkan jabatan tersebut dapat segera diisi oleh pejabat definitif. "Bagi saya, manajemen talenta, open bidding, itu sama saja. Yang penting segera kita bisa mengisi jabatan Sekda ini,” tandasnya. https://kuninganreligi.com/gelar-aksi-1000-lilin-mahasiswa-doakan-penuntasan-kasus-kuningan-caang-di-depan-pendopo/ Lebih lanjut, Politisi PDIP ini membeberkan sejumlah pekerjaan rumah krusial yang menanti Sekda baru. Tugas utamanya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di Kuningan, terutama dampak dari masalah gagal bayar yang sempat terjadi. "Walaupun gagal bayar sudah diselesaikan, tapi kan bayang-bayang itu masih tetap ada. Karena 2025 ini kita minjam di Bank Jabar dan itu harus bisa diselesaikan nanti di 2026, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi,” paparnya. https://kuninganreligi.com/diuji-lusa-12-pejabat-kuningan-terima-surat-cinta-kompetensi-seleksi-calon-sekda-siapa-saja/ Selain itu, Ketua DPRD juga mengatakan agar Sekda terpilih nantinya dapat menjalin kerja sama yang solid tidak hanya dengan Bupati, tetapi juga dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD. “Karena DPRD juga adalah sebagai penyelenggara pemerintahan, maka harus bisa bekerja sama,” jelasnya. (Nars)
