KUNINGAN – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan, Sri Laelasari, menegaskan komitmen legislatif dalam mendukung program ketahanan pangan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang diinisiasi oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuningan.
Dukungan penuh tersebut disampaikan Sri saat menghadiri rapat koordinasi strategis bersama pihak Lapas dan Koperasi Tani Merdeka Indonesia Cabang Kuningan yang berlangsung di Lapas Kelas IIA Kuningan, Senin (7/9).
- Hadir di Lapas Kuningan, Anggota DPRD Sri Laelasari Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Ketahanan Pangan dan Pembinaan Warga Binaan
- Ratusan Hektare Kawasan Hutan Dirambah Kebun Kopi Ilegal, Perhutani Kuningan Akui Kesulitan Menindak
- Terima Curhatan Warga, Susanto PKB Janji Kawal Masalah BPJS Mati dan Polemik Data Desil
- Banyak Kadis Mangkir Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kuningan Marah: Mereka Abaikan Kepentingan Rakyat
- Berjibaku Delapan Jam, MPA Silihwangi dan Tim Gabungan Jinakkan Karhutla di 3 Blok Lereng Ciremai
Bagi Sri Laelasari, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar program ketahanan pangan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang luas. Ia menilai, inisiatif ini bukan sekadar upaya menghidupkan lahan tidur, melainkan sebuah terobosan krusial untuk merehabilitasi warga binaan melalui cara yang produktif.
“Program ketahanan pangan seperti ini perlu kita dukung bersama karena memiliki manfaat yang sangat luas. Selain mendukung produktivitas dan pemanfaatan lahan, program ini juga dapat menjadi bagian dari proses pembinaan warga binaan melalui kegiatan yang positif dan bernilai ekonomi,” ujar Sri Laelasari.
Lebih lanjut, politisi dari Komisi II ini berharap agar kolaborasi antara Lapas Kuningan dan Tani Merdeka Indonesia dapat terus dikembangkan serta mendapatkan atensi dan dukungan dari berbagai pemangku kebijakan lainnya di Kabupaten Kuningan.
Kehadiran wakil rakyat dalam pertemuan tersebut menjadi katalisator bagi rencana pengembangan lahan di kawasan Palutungan. Kawasan tersebut rencananya akan disulap menjadi area budidaya sayuran dan tanaman pangan.
Di hadapan Sri Laelasari, forum tersebut juga membedah berbagai tantangan teknis pengelolaan lahan, mulai dari perbaikan akses jalan, sistem irigasi, hingga pengadaan sarana dan prasarana pertanian.
Menyambut dukungan dari DPRD, Kepala Lapas Kelas IIA Kuningan, Eries Sugianto, menyatakan kesiapannya untuk mengeksekusi program ini secara berkelanjutan.
“Kami menyambut baik sinergi bersama Komisi II DPRD dan Tani Merdeka Indonesia. Lahan di Palutungan nantinya tidak hanya menghasilkan produk pertanian, tetapi murni menjadi sarana pembinaan kemandirian agar warga binaan memiliki bekal keterampilan saat kembali ke tengah masyarakat,” ujar Eries.
Sebagai eksekutor di lapangan, Ketua Tani Merdeka Indonesia, H. Taufik Hendriayawan, turut mengapresiasi keterbukaan pihak Lapas dan dukungan DPRD. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan pendampingan teknis secara menyeluruh, yang akan dituangkan dalam roadmap pelatihan selama tiga bulan.
“Kami siap memberikan pendampingan, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, pertanian organik, hingga kewirausahaan. Harapannya, kerja sama ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi nyata dan terukur,” ungkap Taufik. P
elatihan ini juga akan menyasar para pegawai Lapas (Diklat Tahap 1) agar mereka mumpuni menjadi pendamping program.Sebagai tindak lanjut dari rapat lintas sektor ini, Lapas Kuningan bersama Tani Merdeka Indonesia—dengan dukungan pengawasan dari DPRD—segera melakukan survei lapangan ke Palutungan untuk pemetaan data teknis.
Seluruh kesepakatan ini juga akan segera diikat secara formal melalui penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai landasan hukum berjalannya program kerakyatan tersebut.
