KUNINGAN — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Susanto, menggelar jaring aspirasi masyarakat pada masa reses di tiga desa. Dalam pertemuan tersebut, Susanto dibanjiri berbagai keluhan, mulai dari karut-marutnya pendataan kemiskinan hingga minimnya sisa Dana Desa untuk pembangunan fisik.
Kegiatan reses yang berlangsung di Desa Sindangjawa, Cipasung, dan Tinggar ini menjadi ajang “curhat” warga dan aparatur desa kepada wakil rakyat mereka. Pada agenda tersebut, hadir juga Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah sebagai undangan.
- Terima Curhatan Warga, Susanto PKB Janji Kawal Masalah BPJS Mati dan Polemik Data Desil
- Banyak Kadis Mangkir Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kuningan Marah: Mereka Abaikan Kepentingan Rakyat
- Berjibaku Delapan Jam, MPA Silihwangi dan Tim Gabungan Jinakkan Karhutla di 3 Blok Lereng Ciremai
- Cigugur Ditetapkan Jadi Titik Ketiga Pengamanan Karhutla Gunung Ciremai
- Siaga Karhutla Kuningan Menguat, Tim Gabungan Bentuk Barikade di Titik Rawan
Salah satu isu utama yang mencuat dan dinilai mendesak adalah permasalahan pendataan Desil (kelompok sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem) yang dinilai tidak akurat.
Susanto mengungkapkan, ketidakakuratan data Desil di lapangan telah memicu efek domino bagi masyarakat kecil, salah satunya adalah penonaktifan sepihak kepesertaan BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Banyak warga miskin yang tiba-tiba kartu BPJS Kesehatannya tidak aktif saat hendak digunakan berobat. Salah satu akar masalahnya ada pada dugaan carut-marutnya pendataan Desil,” ujarnya, Selasa (8/9/2026).
Ia menambahkan, hal ini tentu sangat merugikan masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan jaminan kesehatan. Pihaknya sebagai wakil rakyat akan segera membahas hal ini bersama dinas terkait.
Selain masalah jaminan sosial dan kesehatan, Susanto juga mengungkapkan keluhan dari pihak aparatur pemerintah desa terkait pengelolaan Dana Desa (DD). Saat ini, ruang gerak pemerintah desa untuk melakukan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan lokal sangat terbatas.
Berdasarkan aspirasi yang diserapnya, sebagian besar porsi Dana Desa saat ini telah dipatok penggunaannya oleh pemerintah pusat untuk menyukseskan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Pemerintah desa menjerit karena setelah dipotong untuk program prioritas nasional, sisa Dana Desa yang bisa dialokasikan murni untuk pembangunan desa kurang maksimal. Rata-rata hanya tersisa sekitar Rp 300 jutaan saja per tahun. Dengan dana sebesar itu, tentu desa kesulitan merancang pembangunan fisik yang signifikan,” papar politisi PKB tersebut.
Lebih lanjut, Susanto akan membawa seluruh hasil temuan dan aspirasi dari masyarakat di Dapil 5 ini ke gedung parlemen. Ia akan memperjuangkan solusi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat desa, baik melalui perbaikan sistem pendataan maupun dorongan kebijakan alokasi anggaran daerah.
“Semua catatan dari Desa Sindangjawa, Cipasung, dan Tinggar sudah kami rekam. Ini akan menjadi bahan evaluasi komprehensif Fraksi PKB dalam rapat-rapat kerja bersama eksekutif (Pemerintah Kabupaten Kuningan) nantinya. Hak-hak dasar warga seperti BPJS dan pembangunan desa tidak boleh mandek,” tutup Susanto. (Nars)
