KUNINGAN — Langkah Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU) yang melaporkan Bupati Kuningan dan Wali Kota Cirebon ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat terkait kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis menuai tanggapan.
Ketua LSM FRONTAL, Uha Juhana, menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati bersama.
- LSM Frontal Buka Suara Soal Laporan Alamku ke Kejati Jabar Terkait Bupati Kuningan dan Wali Kota Cirebon
- Kuningan Diguyur Hujan, Catat Nomor Telepon Cepat Tanggap Kedaruratan yang Bisa Dihubungi
- Golkar Solid, Kuningan Melesat, Asep Armala: Golkar Kuningan Kian Dipercaya Rakyat
- Polisi Bekuk 4 Tersangka Curanmor Lintas Daerah di Kuningan, 5 Kendaraan Disita
- Mainkan Gas Subsidi ke Tabung Portable Selama 3 Tahun, Pria Paruh Baya Terancam Penjara 6 Tahun
Menurut Uha, setiap elemen masyarakat berhak membawa persoalan hukum ke hadapan aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi masalah. Kendati demikian, ia mengingatkan agar langkah pelaporan ini tidak disikapi secara berlebihan, melainkan dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial yang wajar dalam tatanan bernegara.
Lebih lanjut, Uha menyoroti pentingnya kejelasan dasar hukum terkait kewenangan kerja sama pengelolaan air yang berlokasi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Ia menilai, pemeriksaan secara objektif melalui dokumen yang sah sangat diperlukan guna memastikan kesesuaian prosedur antara pemerintah daerah dan otoritas pengelola kawasan.
Selain aspek kewenangan, aspek legalitas perizinan pengambilan air juga menjadi poin krusial yang perlu diuji kebenarannya. Uha berpendapat bahwa status perizinan yang jelas akan menentukan sah atau tidaknya aktivitas pemanfaatan sumber daya air tersebut di mata hukum.
Terkait polemik aliran dana kompensasi yang diterima pemerintah daerah, Uha menegaskan perlunya transparansi mulai dari dasar hukum, mekanisme pencatatan, hingga peruntukan anggarannya.
Seluruh alur keuangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel agar tidak menimbulkan multitafsir di publik.Di samping persoalan administrasi dan hukum, Uha juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan pelestarian lingkungan.
Menurutnya, pemanfaatan sumber mata air untuk kebutuhan masyarakat luas harus senantiasa berdampingan dengan upaya konservasi demi menjaga keberlanjutan ekosistem kawasan.
Menanggapi proses hukum yang sedang berjalan, Uha mengajak semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Ia menegaskan bahwa pelaporan ke Kejati Jabar belum menjadi vonis hukum, sehingga masyarakat diminta untuk bersabar menunggu hasil pengujian objektif dari aparat penegak hukum.
Sebagai penutup, Uha mengingatkan agar penanganan kasus ini dilakukan secara bijaksana dengan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan. Ia memperingatkan bahwa penghentian distribusi air secara tiba-tiba akibat polemik ini berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak, khususnya masyarakat di wilayah Kota Cirebon yang bergantung pada pasokan air tersebut.(NARS)
