KUNINGAN — Praktik culas pengoplosan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram di Kabupaten Kuningan akhirnya dibongkar aparat penegak hukum. Seorang pria berinisial HK (62) ditangkap polisi setelah menjalankan bisnis ilegal memindahkan isi gas subsidi ke tabung gas portable kecil selama lebih dari tiga tahun.
- Kuningan Diguyur Hujan, Catat Nomor Telepon Cepat Tanggap Kedaruratan yang Bisa Dihubungi
- Golkar Solid, Kuningan Melesat, Asep Armala: Golkar Kuningan Kian Dipercaya Rakyat
- Polisi Bekuk 4 Tersangka Curanmor Lintas Daerah di Kuningan, 5 Kendaraan Disita
- Mainkan Gas Subsidi ke Tabung Portable Selama 3 Tahun, Pria Paruh Baya Terancam Penjara 6 Tahun
- Persib Bandung Gagal Curi 3 Poin dari Java United di Stadion Jatidiri, Tuan Rumah Unggul 2-1
Kapolres Kuningan, AKBP Bellen Anggara Pratama, membeberkan, modus operandi pelaku tergolong rapi namun merugikan negara dan masyarakat. Tersangka memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kilogram menggunakan selang atau pipa kecil ke tabung-tabung gas portable berukuran kecil.
“Modusnya menggunakan pipa ataupun selang kecil ditransfer ke tabung-tabung yang dijual. Kegiatan ini sudah berjalan sekitar lebih dari 3 tahun,” kata AKBP Bellen di Mapolres Kuningan, Senin (9/11/2026).
Lokasi pengoplosan ilegal ini diketahui beroperasi di Kelurahan/Kecamatan Kuningan. Dalam sekali beroperasi, pelaku mampu memproduksi sekitar 10 hingga 12 tabung gas kecil dari satu tabung 3 kilogram, dengan total produksi mencapai 20 tabung per hari.
Tabung-tabung tersebut kemudian dijual kembali seharga Rp6.000 per tabung melalui penjualan langsung maupun via daring (online).Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 60 tabung gas ukuran kecil, di mana 19 tabung di antaranya ditemukan dalam kondisi sudah terisi penuh di lokasi kejadian.
Meski pelaku saat ini berstatus wajib lapor karena kondisi kesehatan yang sedang sakit, proses hukum tetap berjalan tegas. Tersangka HK dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).
“Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar,” tegas AKBP Bellen. Pihak kepolisian saat ini juga masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan agen-agen resmi dalam suplai pembelian tabung gas bersubsidi oleh pelaku. (NARS)
