KUNINGAN — Keterbatasan ruang fiskal dan hilangnya Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama dua tahun terakhir tidak menyurutkan langkah Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk terus membenahi infrastruktur jalan.
Hingga Agustus 2026, puluhan ruas jalan prioritas berhasil diperbaiki melalui optimalisasi anggaran daerah serta lobi intensif ke pemerintah pusat dan provinsi.
Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUTR Kuningan, Teddy Sukmajayadi, menyampaikan, pihaknya telah merealisasikan perbaikan jalan di 61 titik prioritas yang tersebar di wilayah Kabupaten Kuningan.
- Pengamat Sebut Sosok Tuti Andriani Bikin ‘Panas Dingin’ Peta Politik Kuningan, Rival Politik Ada yang Gerah?
- Warga Wanaasih Terdampak Bendungan Kuningan Desak Percepatan Pembebasan Lahan “Ganti Untung”
- Tolak Eksplorasi Geothermal Gunung Ciremai, PKB Kuningan: Cegah Kemudaratan Lebih Utama
- Gerbong Baru DPC PKB Kuningan, Eks Pejabat Pemkab hingga Mantan Ketua Parpol Hijrah Demi Target Menang Pemilu 2029
- DPC PKB Kuningan Kukuhkan Pengurus Baru Periode 2026–2031, Pasang Target Minimal 10 Kursi di Pemilu 2029
“Sesuai arahan Bapak Bupati dan Kepala Dinas, sejak awal Agustus kami sudah melaksanakan perbaikan di 61 titik menggunakan APBD Murni tahun 2026 dengan nilai kurang lebih Rp19 miliar. Selain itu, ada juga bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan senilai Rp29 miliar untuk lima ruas jalan, yang saat ini progresnya rata-rata sudah hampir selesai,” ungkap Teddy, Rabu (26/8/2026).
Teddy tidak menampik bahwa kondisi kerusakan jalan di Kuningan saat ini menjadi tantangan berat. Pasalnya, pada tahun 2024 dan 2026, Kabupaten Kuningan tidak menerima alokasi bantuan keuangan dari Pemprov Jabar.
Hal ini terjadi merata di seluruh Jawa Barat karena pihak provinsi sedang memfokuskan anggaran untuk pembangunan jalan berstatus jalan provinsi.
“Dampaknya cukup terasa. Biasanya setiap tahun kita mendapat alokasi dari provinsi untuk perbaikan sekitar 25 kilometer jalan mulus. Karena dua tahun tidak ada, berarti kita kehilangan potensi 50 kilometer jalan yang seharusnya bisa diperbaiki,” jelasnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Dinas PUTR Kabupaten Kuningan tidak tinggal diam. Teddy menegaskan bahwa pihaknya bersama Bupati terus melakukan ‘safari’ dan jemput bola untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar kebutuhan infrastruktur dasar di Kuningan tetap dapat tertangani.
Upaya tersebut membuahkan hasil. Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) akan merealisasikan program Bantuan Langsung untuk dua ruas jalan vital yang sangat dinantikan oleh masyarakat Kuningan.
“Alhamdulillah usulan kami direspons. Akan segera dieksekusi perbaikan jalan Sindang Haji–Lebakwangi sepanjang 13 kilometer dengan alokasi anggaran sekitar Rp16 miliar. Selain itu, ada peningkatan jalan Pasawahan menuju Talaga Biru (Cicerem) sepanjang 2,5 kilometer senilai Rp3,5 miliar. Saat ini informasinya sedang dalam proses lelang di LPSE Provinsi. Kami di daerah posisinya sebagai penerima manfaat,” papar Teddy.
Di tingkat pusat, Pemkab Kuningan juga gencar membawa usulan program ke kementerian terkait. Teddy menyebutkan, pihaknya kerap mendampingi Bupati berkoordinasi di Jakarta, termasuk bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) AHY, guna menjelaskan kondisi keterbatasan anggaran Kabupaten Kuningan.
Harapannya, program Inpres Jalan Daerah (IJD) dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan.
Selain sektor Bina Marga, koordinasi dengan pusat juga menyasar sektor Cipta Karya untuk pengelolaan persampahan (TPSA) serta sektor Sumber Daya Air untuk peningkatan jaringan irigasi.Sementara itu, untuk menyiasati titik-titik kerusakan yang belum ter-cover oleh APBD, DAK, maupun bantuan provinsi,
Bidang Bina Marga membuka ruang kolaborasi gotong royong dengan pemerintah desa.”Terkait Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, biasanya lebih mengarah ke sektor Cipta Karya. Untuk jalan, solusinya kami memberdayakan masyarakat. Jika ada pihak desa yang berminat dan memiliki swadaya seperti semen atau material lainnya, kami siap turun berdiskusi dan membantu secara teknis,” tambahnya.
Mengakhiri keterangannya, Teddy berharap kondisi fiskal pemerintah pusat maupun daerah dapat segera membaik. Hal ini mengingat hingga saat ini, menu DAK fisik untuk jalan, persampahan, dan air minum untuk tahun anggaran 2027 belum juga dibuka oleh pemerintah pusat.
“Intinya kita tidak boleh hanya duduk diam di daerah. Semua data kebutuhan infrastruktur dasar sudah kami sampaikan dan petakan. Mudah-mudahan di tengah kebijakan efisiensi ini, Kuningan tetap mendapatkan alokasi prioritas dari pusat,” katanya. (Nars)
