KUNINGAN — Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Jadi ke-528 Kuningan pada Selasa (1/9) menjadi panggung bagi Bupati Dian Rachmat Yanuar untuk membeberkan deretan pencapaian fantastis daerahnya.
Namun, momen “unjuk gigi” tersebut direspons dengan pesan menohok nan filosofis dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang mengingatkan bahwa esensi pembangunan adalah kewajiban mutlak, bukan sekadar etalase kebanggaan.
- Bupati Kuningan Unjuk Prestasi di Hadapan Gubernur, KDM Tekankan Pentingnya Keteladanan Pemimpin
- Gubernur Dedi Mulyadi Soroti RTRW Kuningan: Kelestarian Gunung Ciremai Adalah Nadi Kehidupan
- Hari Jadi ke-528 Kuningan: Ekonomi Melesat 7 Persen Tanpa Tinggalkan Budaya Lokal
- Ramai Flyer Wabup Tuti untuk Bupati Dian, Pengamat: Beneran “Pecah Kongsi”?
- Perkuat Ekosistem Bisnis, Homeless Media Ciayumajakuning Jajaki Kolaborasi dengan GEKRAF Cirebon
Di hadapan Gubernur dan tokoh-tokoh yang hadir, Bupati Dian merinci dan melaporkan lompatan ekonomi Kuningan yang meroket tajam. Angka pertumbuhan ekonomi daerah tercatat naik menjadi 7,01% pada triwulan pertama 2026.
Ia juga memaparkan masuknya mega-investasi bernilai triliunan rupiah, di antaranya pabrik garmen dan sepatu yang diproyeksikan menyerap 20.000 tenaga kerja, serta suntikan dana asing Rp4,8 triliun dari SBI Holdings Jepang.
Tidak hanya itu, Bupati Dian juga menyoroti keberhasilan menekan angka stunting di bawah 10%, menurunkan pengangguran hingga 7,5%, serta capaian 3 juta kunjungan wisatawan yang mengukuhkan Kuningan sebagai primadona wisata di Jawa Barat.
Respons KDM: Pembangunan adalah Kewajiban
Menanggapi pencapaian yang disampaikan Bupati Kuningan tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi memberikan pandangan yang membumi. Meski membawa “kado” bantuan senilai Rp22 miliar untuk perbaikan jalan ruas Cidahu-Lebakwangi-Bojong, KDM menyampaikan bahwa perbaikan infrastruktur tidak semestinya digaungkan sebagai sebuah pencapaian luar biasa ke telinga masyarakat.
“Pencapaian pembangunan jalan tidak usah dibesar-besarkan ke masyarakat. Kenapa? Karena itu sudah tugas dan kewajiban pemerintah. Rakyat sudah bayar pajak,” tegas KDM.
Gubernur juga meminta agar nanti jalan yang dibangun harus berstandar provinsi: memiliki lapisan aspal setebal 30 sentimeter, dilengkapi drainase agar jalan tidak cepat rusak, memiliki Penerangan Jalan Umum (PJU) karena rakyat telah membayar pajak penerangan, hingga wajib dipasangi CCTV untuk mengontrol keamanan.
Kritik Feodalisme dan Ajakan “Puasa Anggaran”
Lebih jauh, KDM menyoroti pentingnya estetika kota dan harga diri daerah yang berawal dari kebersihan wilayah perbatasan. Ia meminta pemerintah daerah rutin merawat fasilitas publik, membabat rumput liar, dan membongkar baliho-baliho—sekalipun wajah pejabat—yang menutupi keindahan perbatasan.
KDM juga mengkritik keras gaya kepemimpinan feodal yang hanya pandai memerintah tanpa memberi contoh (bentik curuk balas nunjuk, capetang balas miwarang). Menurutnya, seorang pemimpin harus menerapkan prinsip pok, pek, prak (bicara, pikirkan, laksanakan).
Sebagai bentuk keteladanan, KDM mengajak para kepala daerah untuk berani melakukan “puasa anggaran”—sebuah komitmen menunda fasilitas mewah demi efisiensi. “Saya puasa tidak punya mobil dinas baru, puasa perjalanan dinas, puasa baju dinas. Kita tidak bisa bicara efisiensi dan transparansi kalau pemimpinnya tidak mencontohkan,” ungkap KDM. (Nars)
