KUNINGAN – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa perlindungan terhadap Gunung Ciremai harus menjadi harga mati dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan. Pesan tegas tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna menyambut Hari Jadi ke-528 Kabupaten Kuningan di Gedung DPRD Kuningan, Selasa (1/9/2026).
Menurut Dedi, Gunung Ciremai bukan sekadar bentang alam, melainkan pusat konservasi sekaligus magnet utama pariwisata yang menghidupi perekonomian masyarakat setempat.
- Gubernur Dedi Mulyadi Soroti RTRW Kuningan: Kelestarian Gunung Ciremai Adalah Nadi Kehidupan
- Hari Jadi ke-528 Kuningan: Ekonomi Melesat 7 Persen Tanpa Tinggalkan Budaya Lokal
- Ramai Flyer Wabup Tuti untuk Bupati Dian, Pengamat: Beneran “Pecah Kongsi”?
- Perkuat Ekosistem Bisnis, Homeless Media Ciayumajakuning Jajaki Kolaborasi dengan GEKRAF Cirebon
- Adaptasi Era Konvergensi, Media Homeless Ciayumajakuning Bedah Pemanfaatan AI di Kuningan
“Ya, tata ruangnya harus memberikan perlindungan pada sumber-sumber resapan air, sumber-sumber air, daerah ekologi. Paling utama Gunung Ciremai dan seluruh kakinya harus terjaga dan tidak boleh mengalami perubahan fungsi,” tandas KDM saat dikonfirmasi Kuningan Religi.
Filosofi Tata Ruang dan Pelestarian Lingkungan
Sebelumnya, dalam pidatonya, Dedi mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Kuningan berpegang teguh pada filosofi tata ruang warisan leluhur Sunda. Penataan kawasan harus mematuhi kaidah tradisional yang mensyaratkan kawasan gunung harus dipenuhi pepohonan, lembah sebagai area resapan dan kolam, serta dataran rendah untuk area persawahan.
” Kuningan merupakan hulu dan sumber konservasi. Tanpa kelestarian Gunung Ciremai, kawasan bersejarah Linggarjati, keberlangsungan ekosistem ikan kancra, hingga kedatangan para wisatawan tidak akan pernah terwujud,” tandas KDM.
Gubernur juga menyoroti bahaya alih fungsi lahan yang sering menabrak aturan RTRW. Ia menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak boleh bersembunyi di balik argumen akademis atau investasi semata jika ujungnya merusak alam, agar Kuningan tidak mengulangi sejarah kerusakan lingkungan yang menimpa kawasan puncak di daerah lain.
Dukungan Infrastruktur dan Transformasi UMKM
Selain isu lingkungan, Pemprov Jawa Barat turut berkomitmen memacu kemajuan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan Kuningan. Tahun depan, pemerintah provinsi akan mengucurkan bantuan sebesar 100 miliar rupiah yang akan dikonversi dalam bentuk pembangunan jalan kabupaten berskala standar provinsi.
Jalan-jalan tersebut wajib dibangun lengkap dengan sistem drainase yang baik, Penerangan Jalan Umum (PJU), dan kamera pengawas (CCTV) untuk memantau keamanan.Bergerak ke sektor ekonomi, Dedi menyoroti pentingnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi dengan zaman.
Produk-produk khas seperti minuman jeruk nipis (Jenifer) dan peuyeum Kuningan didorong untuk melakukan inovasi kemasan agar lebih relevan dengan tren anak muda masa kini.
Selain itu, Pemprov Jabar siap memfasilitasi pembuatan desain arsitektur untuk membangun prototipe “Warung Kuningan” agar warga lokal memiliki daya saing layaknya korporasi minimarket modern.
Guna menyongsong industrialisasi di wilayah Kertajati, pemerintah juga menjanjikan program pendidikan manajer gratis bagi putra-putri daerah Kuningan agar mereka tidak hanya menjadi pekerja biasa di tanahnya sendiri.
Keteladanan Birokrasi dalam Menjaga Estetika
Pada akhir sambutannya, Dedi Mulyadi meminta Bupati Kuningan dan seluruh jajaran birokrasi untuk memberikan teladan langsung dengan turun ke lapangan menjaga estetika kota.
Pemeliharaan fasilitas publik, mulai dari kebersihan tugu batas wilayah, penataan trotoar, hingga pengecatan jembatan harus ditangani secara serius dan terawat dari sampah maupun rumput liar. Hal tersebut, menurutnya, merupakan cerminan wibawa daerah yang paling pertama dilihat oleh wisatawan ketika memasuki wilayah Kabupaten Kuningan. (Nars)
