KUNINGAN — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, S.E., mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari dinding ruang kerjanya. Tindakan ini dilakukan menyusul dinamika politik nasional serta pernyataan pengunduran diri Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Dalam keterangannya di Kuningan, Kamis (12/11/2026), Nuzul menyatakan bahwa langkah tersebut diambil seiring dengan bergulirnya hak menyatakan pendapat oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Senayan.
- Dua Tahun Kinerja DPRD Kuningan, Aliansi BEM Tuntut Ketegasan Fungsi Pengawasan Kebijakan
- Gibran Mundur, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy Copot Foto Wapres Gibran dari Ruangan Kerja
- DPRD Kuningan Didesak Bentuk Pansus Usut Transparansi Dana Kompensasi Mata Air Cipaniis
- Sidak ke Lokasi, Bupati Kuningan Langsung Perintah Segel Wahana Dunia Main
- Gunung Ciremai Sempat Membara Lagi, BTNGC, BPBD dan MPA Kuningan Bahu-Bahu Jinakkan Karhutla
“Seiring dengan pernyataan mengundurkan diri dari Saudara Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tadi malam, dan juga bersamaan dengan hak menyatakan pendapat dari anggota DPR RI, maka mulai hari ini Saudara Gibran selaku Wakil Presiden RI sudah tidak mempunyai legitimasi,” ujar Nuzul dalam pernyataan resminya.
Sebagai bentuk tindak lanjut atas situasi tersebut, Zul (sapaannya) memutuskan untuk menurunkan langsung atribut foto resmi Gibran dari ruang kerjanya.
“Maka saya sebagai Ketua DPRD di ruangan saya, hari ini saya akan menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka. Ini akan saya turunkan karena beliau sekarang sudah tidak lagi menjadi Wakil Presiden,” tegasnya.
Nuzul menekankan, langkah politik dan administratif yang diambilnya telah merujuk pada koridor hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, proses ini juga berpijak pada rangkaian keputusan hukum sebelumnya, termasuk putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).
“Ini proses konstitusional yang dilakukan baik oleh DPR RI dan sebelumnya sudah menjadi keputusan hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,” jelas Zul.
Dengan hilangnya legitimasi tersebut, pihak DPRD Kuningan memandang bahwa kursi kepemimpinan wakil presiden saat ini kosong secara praktis, sambil menunggu kepastian hukum serta hasil resmi dari hak menyatakan pendapat yang digulirkan di DPR RI.
“Maka mulai hari ini, kita semua menganggap sudah tidak memiliki Wakil Presiden. Maka proses konstitusional berikutnya adalah kita menunggu hasil bagaimana hak menyatakan pendapat dari DPR RI yang mulai hari ini digulirkan di Senayan di DPR RI,” imbuhnya.
Di tengah situasi politik yang memanas dalam sepekan terakhir, Nuzul mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan di daerah untuk tetap tenang. Ia meyakini bahwa kemelut yang terjadi merupakan bagian dari proses pendewasaan berbangsa dan bernegara guna mencari solusi terbaik bagi masa depan bangsa.
“Kami yakin ini adalah jalan yang terbaik untuk negeri kita menghadapi gonjang-ganjing politik yang selama satu minggu ini [terjadi]. Untuk itu, kita akan memulai pekerjaan baru setelah nanti kita mendapatkan Wakil Presiden terpilih yang akan datang,” sebutnya. (NARS)
