KUNINGAN — Pengelolaan Mata Air Cipaniis kembali memicu polemik hangat. Pemerintah Kabupaten Kuningan kini menghadapi desakan publik untuk membeberkan secara transparan seluruh dana kompensasi hasil kerja sama pemanfaatan sumber daya air yang telah berlangsung bertahun-tahun dengan pemerintah daerah tetangga.
Desakan ini salah satunya disuarakan oleh Pengamat Forum Telaah Kebijakan dan Anggaran Daerah (F-TEKAD), Sujarwo. Pria yang akrab disapa Mang Ewo ini meminta DPRD Kabupaten Kuningan tidak tinggal diam dan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas tata kelola serta alokasi anggaran dari kompensasi tersebut.
- DPRD Kuningan Didesak Bentuk Pansus Usut Transparansi Dana Kompensasi Mata Air Cipaniis
- Sidak ke Lokasi, Bupati Kuningan Langsung Perintah Segel Wahana Dunia Main
- Gunung Ciremai Sempat Membara Lagi, BTNGC, BPBD dan MPA Kuningan Bahu-Bahu Jinakkan Karhutla
- Hari Pahlawan 10 November, Ketua DPD PAN Kuningan Ziarah ke Makam Proklamator: Teladani Semangat Juang untuk Bangun Daerah
- Kuningan Genjot Optimalisasi Lahan dan Kejar Target Surplus Beras di Tengah Tantangan Musim Kemarau Kering
Menurutnya, persoalan ini menyangkut kekayaan alam, uang daerah yang tidak sedikit, dan hajat hidup orang banyak, sehingga DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton ketika masyarakat sudah bersuara dan permasalahan hukumnya berjalan.Ia mengungkapkan, pembentukan Pansus merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan konstitusional DPRD.
Penanganan kasus Cipaniis dinilai tidak boleh hanya menggantungkan pada proses hukum di aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan audit tata kelola secara politik dan administratif oleh lembaga legislatif.
Sujarwo mendorong agar nantinya Pansus menelusuri pemanfaatan mata air dari hulu ke hilir secara komprehensif. Ruang lingkup penelusuran tersebut mencakup legalitas perizinan dan kewenangan pengelolaan sumber air, volume riil pengambilan air, pemenuhan kewajiban konservasi lingkungan, dasar penetapan nilai kompensasi, hingga mekanisme penghitungannya.
Selain itu, pembukuan seluruh alokasi penerimaan dana sejak awal kerja sama ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta laporan pertanggungjawabannya juga wajib diperiksa secara menyeluruh.
Pemanfaatan Mata Air Cipaniis diingatkan agar senantiasa berlandaskan pada asas keadilan bagi warga di daerah asal mata air, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Di sisi lain, Sujarwo turut menyentil sikap DPRD Kuningan yang dinilai lamban merespons isu publik ini, terutama jika dibandingkan dengan kecepatan para legislator saat memperjuangkan tunjangan serta fasilitas pribadi. Ia menilai bahwa lambannya langkah legislatif dikhawatirkan memicu kecurigaan publik mengenai adanya kepentingan tertentu di balik kebisuan tersebut.
Meski demikian, Sujarwo menggarisbawahi bahwa usulan pembentukan Pansus ini tidak bertujuan untuk mengintervensi proses hukum yang berjalan ataupun menghakimi pihak mana pun.
Langkah ini justru dinilai sebagai momentum emas bagi DPRD Kuningan untuk membuktikan integritas, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan transparansi pengelolaan aset daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (NARS)
