KUNINGAN — Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, turun tangan langsung melakukan peninjauan mendadak (sidak) ke lokasi objek wisata “Dunia Main” di Jalan Baru Cipari, Kecamatan Cigugur. Sidak ini dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait bangunan baru yang tidak sesuai dengan gambar atau site plan yang telah disahkan.
Seperti yang diunggah akun media sosial Dian Rachmat Yanuar pada Rabu (11/11), Bupati melihat beberapa pelanggaran di lapangan, dan langsung memerintahkan langkah penutupan dan penyegelan sementara terpaksa untuk dieksekusi langsung.
- DPRD Kuningan Didesak Bentuk Pansus Usut Transparansi Dana Kompensasi Mata Air Cipaniis
- Sidak ke Lokasi, Bupati Kuningan Langsung Perintah Segel Wahana Dunia Main
- Gunung Ciremai Sempat Membara Lagi, BTNGC, BPBD dan MPA Kuningan Bahu-Bahu Jinakkan Karhutla
- Hari Pahlawan 10 November, Ketua DPD PAN Kuningan Ziarah ke Makam Proklamator: Teladani Semangat Juang untuk Bangun Daerah
- Kuningan Genjot Optimalisasi Lahan dan Kejar Target Surplus Beras di Tengah Tantangan Musim Kemarau Kering
Tindakan tegas ini, menurut Dian, merupakan bentuk penegakan hukum yang tidak bisa ditawar demi menjaga ketertiban, keselamatan wargi, dan kewibawaan aturan.
Bupati Dian menyampaikan, pemerintah daerah tidak pernah anti terhadap investasi yang masuk ke Kuningan. Pihaknya justru sangat terbuka untuk menggerakkan roda perekonomian daerah, namun setiap pelaku usaha wajib berjalan di atas koridor aturan, melengkapi perizinan, serta menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung maupun lingkungan sekitar.
“Pemerintah daerah sangat terbuka dan menyambut baik masuknya investasi untuk menggerakkan roda ekonomi Kuningan, tetapi setiap pelaku usaha wajib berjalan di atas koridor aturan, melengkapi perizinan, serta menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung maupun lingkungan sekitar,” ujar Bupati Dian didampingi Kadis PUTR, Putu Bagiasna.
Ia juga menambahkan, ketegasan sikap yang diambil pemerintah ini bukanlah bentuk penolakan, melainkan instrumen penjagaan agar iklim investasi di Kabupaten Kuningan tetap sehat dan kondusif.
“Bukan berarti kita anti-investasi, justru ketegasan ini adalah bentuk perlindungan bagi iklim investasi yang sehat,” imbuhnya.
Selain menyoroti administrasi perizinan yang belum beres di lapangan—termasuk persoalan fungsi daerah resapan dan tata letak bangunan—Bupati memerintahkan pihak pengelola melalui instansi terkait (Satpol PP) untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional dan pembangunan sementara waktu hingga seluruh proses perizinan diselesaikan sesuai prosedur. (NARS)
