KUNINGAN — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Kabupaten Kuningan menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Gedung DPRD Kuningan, Kamis (12/11/2026). Dalam aksi yang bertepatan dengan evaluasi dua tahun masa kerja DPRD periode 2024–2029 ini, mahasiswa secara tegas mendesak para wakil rakyat untuk lebih serius dan transparan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Perwakilan mahasiswa menyampaikan bahwa kehadiran mereka di Gedung DPRD bukan yang pertama kalinya, melainkan bentuk konsistensi pengawalan terhadap berbagai kebijakan publik yang dinilai kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
- Dua Tahun Kinerja DPRD Kuningan, Aliansi BEM Tuntut Ketegasan Fungsi Pengawasan Kebijakan
- Gibran Mundur, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy Copot Foto Wapres Gibran dari Ruangan Kerja
- DPRD Kuningan Didesak Bentuk Pansus Usut Transparansi Dana Kompensasi Mata Air Cipaniis
- Sidak ke Lokasi, Bupati Kuningan Langsung Perintah Segel Wahana Dunia Main
- Gunung Ciremai Sempat Membara Lagi, BTNGC, BPBD dan MPA Kuningan Bahu-Bahu Jinakkan Karhutla
Mahasiswa menyoroti pentingnya optimalisasi tiga fungsi utama dewan—yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan—agar tidak sekadar menjadi formalitas belaka.
“Kami tidak ingin gedung DPRD ini menjadi tempat berkumpulnya para wakil rakyat yang kehilangan makna sebagai representasi masyarakat,” tegas Koordinator Lapangan, Asep Kurniawan di depan sejumlah anggota DPRD Kuningan.
Mereka mendesak agar DPRD Kabupaten Kuningan tidak hanya berfokus pada pengguguran kewajiban administratif, melainkan benar-benar mampu memperjuangkan hak-hak rakyat serta melahirkan produk hukum yang berpihak langsung kepada masyarakat.
Mahasiswa juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan agar celah ketimpangan kebijakan antara pemerintah dan masyarakat dapat diminimalisasi.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, didampingi sejumlah pimpinan dan anggota dewan, hadir langsung menemui massa aksi untuk memberikan penjelasan. Nuzul menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kritik dan aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa.
Dalam dialog tersebut, Nuzul menjelaskan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah terus berupaya menjalankan tugas konstitusionalnya, termasuk pengawasan day-to-day yang dilakukan oleh komisi-komisi di DPRD terhadap setiap bidang pemerintahan.
Ia juga mempersilakan mahasiswa dan publik untuk memantau langsung produk-produk hukum serta regulasi yang telah dihasilkan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kabupaten Kuningan.
“Produk hukum apa saja yang sudah dilakukan? Banyak, dan bisa dilihat secara transparan di JDIH DPRD. Termasuk saat ini kami sedang mempersiapkan regulasi terkait penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, pariwisata, hingga kawasan industri,” ujar Nuzul di hadapan massa.
Pihak DPRD memastikan bahwa setiap usulan perda, baik yang berasal dari inisiatif dewan maupun usulan pemerintah daerah, selalu dibahas secara mendalam demi kepentingan masyarakat luas, termasuk dalam hal perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga.
Aksi unjuk rasa berjalan dinamis dan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membuka ruang evaluasi demi kemajuan Kabupaten Kuningan. (NARS)
