KUNINGAN – Ribuan tenaga honorer kategori R2 dan R3 di Kabupaten Kuningan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kuningan, Rabu (15/1/2025). Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian yang telah lama tidak ada kejelasan, meski sebagian dari mereka telah mengabdi puluhan tahun.
Aksi ini dipimpin oleh Forum Honorer R2 dan R3 Kuningan, yang diketuai Iyan Alpian. Dalam orasinya, Iyan menyampaikan empat poin tuntutan utama yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah daerah dan pusat.
“Kami meminta pemerintah memberikan perhatian penuh pada kejelasan status kepegawaian ribuan honorer ini. Jangan ada lagi pembukaan penerimaan pegawai baru sebelum hak kami sebagai tenaga honorer diakomodir,” tegas Iyan.
Selain itu, Forum Honorer juga mendesak pemerintah menuntaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu maksimal hingga 2027.
- Menyambut Tahun Baru Islam, Umat Islam Diimbau Perkuat Refleksi Lewat Doa Akhir dan Awal Tahun
- Masih Banyak Kendala Sistem Zonasi PMB di Jabar, Legislator Gerindra Minta Pendidikan Tidak Dijadikan Ajang Coba-Coba
- Anggota DPRD Jabar Tina Wiryawati: Program Sekolah Maung Bisa Sukses dengan Validitas Data Siswa
- Sentuhan Gotong Royong SPPG Bakom Sulap SDN 1 Sagarahiang Jadi Lebih Berwarna
- Ditanya Soal “Lobi” BPK demi Status WTP, Bupati Kuningan Kasih Jawaban Menohok
Ribuan massa aksi memulai demonstrasi dari Taman Kertawangunan dengan melakukan long march menuju Gedung DPRD Kuningan. Mereka membawa spanduk dan poster berisi aspirasi dan tuntutan, sembari mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan Polres Kuningan, Kodim 0615/Kuningan, dan Satpol PP.
Di depan Gedung DPRD, koordinator lapangan dari berbagai instansi secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka mendesak pemerintah untuk menegaskan status kepegawaian honorer demi kepastian ekonomi dan kesejahteraan keluarga.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy bersama sejumlah anggota DPRD dan Pj Sekda Kuningan menemui massa aksi di depan pagar Gedung DPRD.
“Kami mendengar dengan jelas tuntutan yang disampaikan. DPRD Kuningan siap memfasilitasi penyampaian aspirasi ini ke pemerintah pusat. Kami akan segera berkirim surat resmi yang mencantumkan poin-poin tuntutan honorer di Kabupaten Kuningan,” ujar Nuzul.
Sebagai bentuk dukungan, Ketua DPRD, Pj Sekda, dan sejumlah anggota dewan menandatangani surat tuntutan yang diajukan massa aksi.
Setelah aspirasi mereka diterima dan disepakati akan ditindaklanjuti, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Kuningan, Iyan Alpian, menyatakan pihaknya akan terus mengawal proses ini hingga ada keputusan nyata dari pemerintah.
“Kami berharap pemerintah benar-benar serius menangani persoalan ini. Jangan sampai pengabdian panjang kami terabaikan tanpa kejelasan,” pungkas Iyan. (NARS)
