KUNINGAN – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, SH., MM., mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih serius dalam mengelola dan mengoptimalkan aset-aset milik daerah yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Menurutnya, pemanfaatan aset tidak hanya harus menguntungkan pendapatan daerah, tapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah tempat aset itu berada.
- Anggaran Agenda Hari Jadi Kuningan non- APBD, “Tapi Boong” ?
- Digandrungi Emak-emak Kadugede Kuningan, Tina Wiryawati Dorong Penguatan Ekonomi Keluarga
- Kunjungi Blok Bangong, Anggota DPRD Jabar Tina Wiryawati Janji Terjunkan Alat Berat Normalisasi Sungai
- Ratusan Kader PDIP Kuningan Siap Geruduk Surabaya Kawal Final Soekarno Cup
- Mayoritas BUMD Jabar Sakit dan Merugi, Tina Wiryawati Sebut Bakal Ada Perampingan Lewat Holding Sangga Buana
“Pemprov Jabar harus melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap aset-aset yang dimilikinya, mulai dari kendaraan, lahan pertanian, kawasan wisata, hingga tanah-tanah produktif. Setelah itu, baru dilakukan optimalisasi pemanfaatannya agar bisa menjadi sumber peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” kata Tina, Rabu (11/6/2025).
Namun, politisi Gerindra ini menekankan bahwa pengelolaan aset provinsi juga harus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan daerah tempat aset tersebut berada.
Ia mencontohkan keberadaan Waduk Darma di Kabupaten Kuningan yang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.“Waduk Darma itu memang aset Pemprov dan saat ini dikelola oleh BUMD provinsi. Tapi jangan sampai daerah yang menjadi lokasi aset, seperti Kabupaten Kuningan, hanya menanggung dampaknya saja. Harus ada bentuk kontribusi balik, baik melalui skema bagi hasil, CSR, atau program lain yang dirasakan langsung masyarakat,” ujarnya.
Menurut Tina, bentuk keadilan tersebut penting agar hubungan antara Pemprov dan Pemkab bisa berjalan seimbang. Regulasi dan mekanismenya, lanjut dia, bisa dibahas bersama antara pihak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
“Misalnya saat Waduk Darma ditutup sebagian karena eceng gondok menumpuk, yang repot itu pemerintah daerah setempat. Tapi kalau ada keuntungan, semestinya juga ada porsi yang kembali ke masyarakat sekitar, bukan hanya ke kas Pemprov,” tambahnya.
Ia pun berharap agar desa-desa penyangga di sekitar objek wisata Waduk Darma bisa lebih diberdayakan dan dilibatkan dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut. Selain sebagai bentuk pemerataan ekonomi, keterlibatan masyarakat lokal juga akan menciptakan rasa memiliki terhadap aset itu sendiri.
“Intinya, aset daerah jangan hanya dilihat dari sisi profit, tapi juga bagaimana manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar aset itu berada. Itu baru namanya pembangunan yang berkeadilan,” tegas Tina.(NARS)
