KUNINGAN – Sekira 100 Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) di Kabupaten Kuningan diduga mangkrak, tak berkegiatan. Kondisi ini menjadi perhatian serius Hj. Tina Wiryawati, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, yang juga dikenal sebagai inisiator gerakan Kuningan Bebas Sampah.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menghidupkan kembali fasilitas pengolahan sampah tersebut.
- Jadwal Imsakiyah dan Waktu Sholat Hari ke-21 Ramadhan, untuk Kabupaten Kuningan dan Sekitarnya
- Doa Hari ke-21 Ramadhan: Mohon Petunjuk dan Perlindungan dari Godaan Setan
- Anggaran Dipangkas 50 Persen, Damkar Kuningan Hanya Layani Kedaruratan Kebakaran
- Jasad Bocah Hanyut di Sungai Cikadongdong Ditemukan pada Hari Keenam Pencarian
- Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kuningan Hari ke-20 Ramadhan 2025
Menurut Hj. Tina, pengelolaan sampah berbasis TPS3R memiliki potensi besar untuk mengurangi hingga 45 persen volume sampah di wilayah Kuningan.
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan perhatian serius dari Pemprov Jabar dan Pemkab Kuningan, khususnya bagi kepala pemerintahan daerah yang baru terpilih.
“Keberpihakan pemerintah kepada desa tidak boleh hanya sebatas seremonial. Kita perlu langkah konkret yang langsung menyasar inti permasalahan, khususnya pengelolaan sampah. Menghidupkan kembali TPS3R yang mangkrak adalah salah satu solusi efektif yang bisa dilakukan,” ujar Hj. Tina, Ahad (26/1).
Ia menyarankan pembentukan tim khusus untuk menghidupkan kembali TPS3R yang saat ini tidak berfungsi. Sebagai langkah awal, tim tersebut dapat melibatkan desa-desa yang telah berhasil mengelola TPS3R dengan baik sebagai motor penggerak dan contoh bagi desa lainnya.
“Kita sudah memiliki setidaknya 2 desa yang berhasil mengelola TPS3R secara mandiri. Desa-desa ini bisa menjadi pionir dan inspirasi bagi desa lain yang TPS3R-nya saat ini mangkrak,” kata Hj. Tina.
Dengan kerja sama dan pendampingan dari desa yang sudah dinilai berhasil mengelola TPS3R ini, target pengurangan sampah yang signifikan bisa tercapai.
Selain itu, Hj. Tina yang juga berperan sebagai pengawas anggaran mengingatkan pentingnya alokasi dana yang tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah tidak hanya habis untuk program seremonial yang tidak memberikan dampak nyata.
“Kita butuh anggaran yang dikelola secara optimal dan tepat sasaran. Jangan sampai program pengelolaan sampah ini hanya menjadi wacana tanpa solusi nyata di lapangan,” tegasnya.
Hj. Tina berharap, dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat, pengelolaan sampah berbasis TPS3R dapat kembali berjalan optimal di seluruh wilayah Kuningan.
Langkah ini, menurutnya, tidak hanya membantu mengurangi masalah sampah, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
“Semoga ini menjadi perhatian utama Pemprov dan Pemkab terpilih. Jika TPS3R di seluruh desa dapat dihidupkan kembali, kita tidak hanya akan mengurangi volume sampah, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga lingkungan,” tandasnya.
Sementara, Kades Kertayasa, Arief Amarudin, saat berbincang dengan Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat ini, menyebutkan pengelolaan sampah memang bukan hal yang mudah.
“Kesadaran masyarakat soal pengelolaan sampah ini butuh ditingkatkan. Jangan hanya membuang sampah di tempat yang benar, tapi pilah sampah dari rumah. Bahkan kurangi sampah dari sekarang,” ujarnya.
Desa Kertayasa dikenal sebagai desa yang muncul lebih dulu dan telah berhasil mengelola kegiatan di TPS3R dengan baik. Hingga saat ini, Desa Kertayasa menjadi tujuan dari desa-desa lain, bahkan dari luar daerah untuk lokasi studi tiru soal pengelolaan sampah. (Nars)
