KUNINGAN — Langkah agresif dan tanpa kompromi yang ditunjukkan Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas tindak pidana korupsi terus menuai dukungan positif. Kali ini, apresiasi datang dari kalangan serikat pekerja di daerah.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kuningan menilai, langkah tegas penegakan hukum yang sedang berjalan menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan (clean government).
- Ketua DPRD Kuningan Tuding Eksekutif Sepelekan Revisi RTRW dan Tak Hargai Rakyat
- Kepala Dinas Kompak Absen, Audiensi RTRW Kuningan Dibubarkan: Relawan Lingkungan Ancam Aksi Massa
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI Kabupaten Kuningan, Dani Ramdani, secara terbuka memuji ketegasan Kepala Negara yang tidak pandang bulu dalam menindak para pelaku rasuah. Menurutnya, hukum saat ini ditegakkan secara objektif dan jauh dari kesan tebang pilih.
“Kami memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi yang luar biasa, tanpa diskriminasi, dan tegas terhadap siapa pun yang melakukannya,” ujar Dani saat dikonfirmasi oleh awak media di Kuningan, Ahad (12/7/2026).
Dani menambahkan, ketegasan tanpa diskriminasi ini merupakan angin segar bagi masyarakat, tak terkecuali bagi kaum buruh dan pekerja. Korupsi yang selama ini menjadi parasit bagi keuangan negara dinilai sangat berdampak pada terhambatnya pemerataan kesejahteraan dan laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, KSPSI Kuningan memandang bahwa pemberantasan korupsi yang masif dan objektif adalah kunci utama untuk melindungi hak-hak rakyat serta memastikan anggaran negara benar-benar disalurkan untuk program pembangunan dan kesejahteraan publik. (Nars)
