KUNINGAN — Langkah agresif dan tanpa kompromi yang ditunjukkan Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas tindak pidana korupsi terus menuai dukungan positif. Kali ini, apresiasi datang dari kalangan serikat pekerja di daerah.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kuningan menilai, langkah tegas penegakan hukum yang sedang berjalan menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan (clean government).
- Dari Hidroponik Hingga Ayam Petelur, BUMDes Karya Mandiri Terus Kembangkan Potensi Desa Peusing
- OJK Cirebon Gerakkan Budaya Menabung Pelajar Ciayumajakuning Sejak Dini
- Keterbatasan Anggaran Tak Surutkan Langkah Pemkab Kuningan Kebut Perbaikan Jalan Prioritas
- Panaskan Mesin Partai di Dapil 2 Kuningan, Neneng Hermawati Gelar Konsolidasi bersama 8 DPAC
- Sembunyi di Bawah Lemari Dapur, Kobra Jawa Sepanjang Satu Meter Dievakuasi Damkar Kuningan
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI Kabupaten Kuningan, Dani Ramdani, secara terbuka memuji ketegasan Kepala Negara yang tidak pandang bulu dalam menindak para pelaku rasuah. Menurutnya, hukum saat ini ditegakkan secara objektif dan jauh dari kesan tebang pilih.
“Kami memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi yang luar biasa, tanpa diskriminasi, dan tegas terhadap siapa pun yang melakukannya,” ujar Dani saat dikonfirmasi oleh awak media di Kuningan, Ahad (12/7/2026).
Dani menambahkan, ketegasan tanpa diskriminasi ini merupakan angin segar bagi masyarakat, tak terkecuali bagi kaum buruh dan pekerja. Korupsi yang selama ini menjadi parasit bagi keuangan negara dinilai sangat berdampak pada terhambatnya pemerataan kesejahteraan dan laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, KSPSI Kuningan memandang bahwa pemberantasan korupsi yang masif dan objektif adalah kunci utama untuk melindungi hak-hak rakyat serta memastikan anggaran negara benar-benar disalurkan untuk program pembangunan dan kesejahteraan publik. (Nars)
