KUNINGAN — Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memantik apresiasi dengan analogi unik dari jajaran legislatif. Ketua Fraksi Persatuan Demokrat DPRD Kuningan, Ali Akbar, mengibaratkan lompatan prestasi tata kelola keuangan daerah tersebut layaknya sebuah sistem Water Treatment Plan (Instalasi Pengolahan Air).
Analogi ini dilontarkan Ali Akbar mengingat selama dua tahun terakhir, laporan keuangan Pemkab Kuningan selalu tertahan di predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), ibarat air yang masih belum sepenuhnya jernih.
- Jaga Kebugaran Wakil Rakyat, DPRD Kuningan Gelar Medical Check Up, Puluhan Anggota Dewan Ditest Urine
- Meski Dipangkas Ratusan Miliar, DPRD Kuningan Sepakati Perubahan APBD 2026 dan Beri Catatan Ini
- Pangkas Rp175 Miliar, Pemkab Kuningan Tetapkan APBD Perubahan 2026
- Komisi IV DPRD Kuningan Respons Lonjakan Pasien Gejala Flu, Pastikan Tidak Ada Penolakan BPJS dan Ketersediaan Obat Aman
- Teka-teki Ketua DPC Gerindra Kuningan, Meski Ada Klaim Pengorbanan Kader, Keputusan Murni di Tangan Prabowo
“Prosesnya sama persis dengan Water Treatment Plan. Di mana fungsinya seperti saluran pipa yang menyedot air sungai atau danau, lalu dibersihkan dan disirkulasi. Melalui proses-proses tersebut, pada akhirnya air itu bisa bersih dan layak diminum. Begitulah kira-kira gambaran tata kelola kita yang beralih dari WDP menjadi WTP,” ungkap Ali Akbar.
Menurut Ali, predikat WTP merupakan opini tertinggi dari BPK yang tidak didapatkan dengan cara sederhana. Status ini baru diberikan setelah BPK melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi independen yang ketat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Terdapat dua indikator utama yang membuat tata kelola keuangan Pemkab Kuningan kini dinilai ‘layak minum’ atau berpredikat WTP:Dengan diraihnya opini WTP, imbuhnya, laporan keuangan Pemkab Kuningan dinilai telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Kemudian, data keuangan dinyatakan bersih, dan seluruh anggaran telah dikelola sesuai peraturan yang berlaku.
Meskipun sistem pengolahan keuangan Pemkab Kuningan saat ini dinilai telah berhasil menghasilkan ‘air bersih’, Ali Akbar memberikan masukan bahwa sistem tersebut belum sepenuhnya sempurna dan masih memiliki residu.
Ia menyoroti secara khusus mengenai adanya temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari BPK di sejumlah dinas terkait.”WTP ini memang lompatan yang sangat luar biasa, tetapi tidak terlepas dari masalah-masalah yang masih ada di pemerintahan daerah. Salah satunya adalah temuan TGR di dinas-dinas terkait. Ini harus ditata kelola dengan baik sehingga pada akhirnya predikat ke depan adalah WTP yang benar-benar sempurna,” tegasnya.
Ali Akbar meminta agar seluruh pihak, baik legislatif maupun masyarakat umum, untuk terus mengawal dan memberikan kritik konstruktif. Hal ini dinilai krusial agar kualitas ‘air bersih’ alias tata kelola keuangan yang transparan ini dapat terus berlanjut dan dipertahankan di tahun-tahun mendatang demi kebaikan Kabupaten Kuningan. (Nars)
