KUNINGAN – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 mendapat sorotan positif.
Meski demikian, Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan meminta capaian ini tidak membuat pemerintah daerah terlena.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan, Toto Tohari, mendorong agar predikat WTP ini dijadikan momentum emas untuk terus melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.
- Target Padam Jelang Kemerdekaan, Kapan Kebakaran TPSA Ciniru Kuningan Berakhir?
- Imbas Kebakaran TPSA Kuningan, Pelayanan Sampah Terpaksa Dibatasi, Kadis LH Imbau Begini
- Hari Keempat, Kebakaran TPSA Ciniru Kuningan Belum Padam, Petugas Terkepung Asap Tebal
- PMI Kabupaten Kuningan Kerahkan Bantuan Air Bersih ke Lokasi Kebakaran TPSA Ciniru
- Dapur Umum BPBD di TPSA Ciniru Kuningan Beroperasi Dukung Logistik Ratusan Personel
Toto menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada jajaran Pemkab Kuningan atas kembalinya status WTP, mengingat pada tahun anggaran sebelumnya Kuningan sempat turun takhta dengan hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Perolehan opini WTP ini merupakan capaian yang sangat membanggakan dan patut kita syukuri bersama. Ini adalah bukti nyata adanya perbaikan tata kelola keuangan serta keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari BPK RI. Kami ucapkan selamat kepada Pemkab Kuningan,” ungkap Toto Tohari kepada wartawan, Jum’at (26/6/2026).
Meski memberikan apresiasi tinggi, Toto memberikan catatan. Ia berpendapat, opini WTP dari BPK bukanlah garis akhir atau tujuan utama dari pengelolaan pemerintahan, melainkan standar kewajiban yang harus terus ditingkatkan kualitasnya.
Gerindra mendorong agar transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus dioptimalkan.”Opini WTP ini jangan sampai hanya dipandang sebagai prestasi administratif di atas kertas semata. Substansinya yang lebih penting adalah bagaimana memastikan setiap rupiah uang rakyat yang tertuang dalam APBD itu digunakan secara tepat sasaran, tepat manfaat, dan wujudnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” tutur Toto.
Lebih lanjut, Toto mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi dalam memperkuat sistem pengendalian internal. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan hingga tahap pelaksanaan program-program pembangunan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kepentingan rakyat, Toto memastikan bahwa Fraksi Gerindra di DPRD Kabupaten Kuningan akan tetap konsisten menjalankan fungsi check and balances. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD akan terus dilakukan secara kritis, objektif, namun tetap konstruktif.
“Gerindra selalu siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan Kuningan yang lebih berkualitas. Namun di saat yang sama, kami juga akan menjalankan fungsi pengawasan secara tegas dan bertanggung jawab demi memastikan APBD benar-benar bermuara pada kemakmuran masyarakat Kabupaten Kuningan,” tandasnya. (Nars)
