KUNINGAN – Pasca kunjungan lapangan yang dilakukan oleh anggota Komisi III dan IV DPRD Kabupaten Kuningan ke lokasi longsor di kawasan bawah Arunika, Lembah Cilengkrang, sorotan tajam datang dari aktivis lingkungan. Mereka menuntut kejelasan dan transparansi hasil monitoring lapangan, terutama terkait penyebab longsor dan langkah-langkah penanganannya.
Dua elemen masyarakat yang secara aktif menyuarakan desakan tersebut adalah DPD Gema Jabar Hejo Kuningan dan Gerakan KITA. Mereka menilai belum adanya penjelasan komprehensif dari wakil rakyat mengenai kondisi faktual di lapangan sebagai bentuk minimnya kepedulian terhadap isu lingkungan.
- Isu Geothermal Gunung Ciremai Mencuat Lagi, Ketua Fraksi PDIP Kuningan Sentil Pemda Tak Punya Sikap Jelas
- Ratusan Hektare Hutan Subang Ditanami Kopi Ilegal, Rana Suparman Desak Penyelamatan Gunung Kendeng
- Klarifikasi Sanksi RS Permata, DLH Kuningan: Uang Masuk Negara
- Perjuangan Tanpa Henti Tim Gabungan Padamkan Karhutla Kuningan, Melawan Angin dan Bara di Lereng Ciremai
- Bantah Tak Hormati DPRD, Wabup Kuningan Sebut Kepala SKPD Absen Paripurna karena Kawal “Bupati Saba Lembur”
Ketua DPD Gema Jabar Hejo Kuningan, Daeng Ali, menegaskan bahwa para legislator seharusnya segera memanggil pihak-pihak terkait untuk menjelaskan secara transparan penyebab longsor dan upaya mitigasinya. Ia mengingatkan bahwa bencana longsor di wilayah itu bukan kali pertama terjadi.
“Fakta di lapangan menunjukkan, kawasan hijau yang sebelumnya ditumbuhi vegetasi penahan tebing telah terbuka. Ini menyebabkan berkurangnya daya serap air dan meningkatkan aliran permukaan (run off) yang menyeret material tanah di lereng menuju lembah,” jelas Daeng Ali, Rabu (28/5/2025).
Ia juga menyayangkan adanya upaya penggiringan opini yang menyebutkan bahwa limbah kotoran hewan (kohe) menjadi penyebab longsor. “Kohe memang berdampak, tapi bukan sebagai pemicu longsor, melainkan sebagai pencemar air. Jangan salah alamat,” tegasnya.
Sorotan lebih tajam datang dari Gerakan KITA. Miftah Faridl, atau akrab disapa Abah Iip, menyebut pernyataan anggota Komisi III DPRD Kuningan, Uus Yusuf, yang menyalahkan kohe sebagai penyebab longsor, merupakan bentuk ketidaksungguhan dalam memahami fakta.
“Pernyataan itu lucu sekaligus menyedihkan. Di jalur longsor tidak ada peternakan sapi. Jalurnya berbeda. Jangan buat opini yang menyesatkan,” kata Abah Iip.
Ia menilai pernyataan Uus yang menyebut longsor sudah terjadi sebelum proyek Arunika justru menjadi blunder. “Kalau memang kawasan itu rawan longsor, mengapa pembangunan justru dibiarkan terjadi secara masif di sana? Ini menunjukkan adanya pembiaran,” kritiknya.
Aktivis pecinta alam dari Mapala Gunati Cirebon itu juga menolak dalih kebocoran pipa PDAM sebagai penyebab longsor. “Pipa itu kecil, hanya 10 cm diameternya. Dari pantauan kami, justru pipa tertimpa batu akibat longsor, bukan sebaliknya. Jangan memanipulasi publik dengan alasan teknis yang dibuat-buat,” ujarnya.
Ia juga mengecam sikap politis sejumlah anggota DPRD yang dinilainya lebih sibuk melindungi kepentingan investor daripada membela kepentingan rakyat dan lingkungan.”Jika hanya ingin menutupi kenyataan demi relasi modal, Anda lebih layak disebut juru bicara perusahaan daripada wakil rakyat,” tegasnya.
Iip juga menyindir pihak-pihak yang disebut sebagai “pakar” dan “aktivis lingkungan” yang justru tidak menyebut pembangunan Arunika sebagai salah satu faktor penyebab longsor.“Segala hal disalahkan — dari curah hujan ekstrem, lereng curam, pipa bocor, hingga kohe — tapi proyek Arunika yang menggali dan mengepras lereng tak pernah disebut. Seolah kebal dari tanggung jawab,” ungkap Abah, mengutip sindiran tajam aktivis lingkungan senior, Juhartono alias Avo.
Abah Iip menegaskan bahwa pihaknya tidak anti investasi, namun menolak eksploitasi yang mengorbankan keselamatan lingkungan dan masyarakat. “Silakan eksplorasi, tapi jangan eksploitasi. Jangan jadikan pegunungan sebagai korporasi tanpa nyawa,” katanya.
Di sisi lain, pandangan berbeda disampaikan Frederick Amalo, pembina organisasi pecinta lingkungan AKAR. Dalam forum diskusi “Sawala Alam” di Desa Pajambon, Kecamatan Kramatmulya, ia menyebut bahwa longsor di lokasi tersebut merupakan pengulangan dari peristiwa serupa pada 2017.
“Struktur tanahnya memang rawan. Aktivitas pertanian dan pelapukan alami mempercepat degradasi tanah. Tidak adil jika menyalahkan satu pihak secara tunggal,” jelasnya.
Menurutnya, longsor terjadi hanya pada segmen tebing tertentu dan tidak merusak jalur utama atau infrastruktur wisata.
Sementara, Ketua DPD Sundawani Wirabuana, Mara Stanza (Maratanza), selaku panitia Sawala Alam menambahkan bahwa forum ini digelar untuk membangun kesadaran kolektif, bukan saling menyudutkan.”Inilah saatnya kita menumbuhkan tanggung jawab bersama untuk menjaga alam. Bencana lingkungan adalah hasil akumulasi dari banyak faktor,” tegas Mara Stanza. (Nars)
