KUNINGAN — Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menargetkan pembangunan tahap awal Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) sepanjang 5 kilometer dapat fungsional dan terhubung ke jalan kabupaten pada tahun 2027.
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, Putu Bagiasna, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas dukungan besar dari Komisi V DPR RI yang memberikan porsi anggaran untuk kelanjutan proyek strategis ini pada tahun mendatang.
- Ketua DPRD Kuningan Tuding Eksekutif Sepelekan Revisi RTRW dan Tak Hargai Rakyat
- Kepala Dinas Kompak Absen, Audiensi RTRW Kuningan Dibubarkan: Relawan Lingkungan Ancam Aksi Massa
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
“Syukur alhamdulillah kalau 2027 ini, 5 kilo dari Windujanten, Cibinuang, Citangtu, sampai Winduhaji bisa fungsional ke jalan kabupaten kita, yaitu Jalan Sudirman. Itu sudah cukup alhamdulillah,” ujar Putu Bagiasna saat memberikan keterangan di sela peninjauan lapangan bersama Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR, Kamis (18/6/2026).
Putu merinci, total panjang keseluruhan proyek JLTS ini mencapai 9,5 kilometer. Namun, sebagai solusi taktis agar jalan bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat, pengerjaan akan dibagi menjadi dua tahapan besar.
Untuk tahap awal, bantuan yang diberikan pada 2027 difokuskan pada segmen 5 kilometer pertama. Jalur ini akan ditarik mulai dari titik nol di Windujanten, melewati Cibinuang dan Citangtu, hingga berakhir di Winduhaji.
“Nanti dari Winduhaji keluar dulu ke Jalan Sudirman supaya jalan ini bisa langsung fungsional. Nah, di tahun berikutnya baru dilanjutkan pengerjaannya untuk segmen Karangtawang, Sindangsari, Ancaran, hingga Kertawangunan,” jelasnya.
Terkait tantangan pembebasan lahan yang sempat menghambat proyek, Putu menegaskan bahwa pemkab berkomitmen penuh untuk menuntaskannya. Secara keseluruhan, total anggaran pembebasan lahan diprediksi membutuhkan sekitar Rp70 miliar.
Meskipun pembebasan lahan untuk segmen 5 dan 6 sebenarnya sudah mencapai 100%, pihak Dinas PUTR harus melakukan penyesuaian menyusul adanya review desain teknis terbaru. Pemkab membutuhkan tambahan lahan sekitar 3 hektare (30.000 meter persegi) yang khusus dialokasikan guna penanganan lereng dan antisipasi longsor.
“Hari ini di RKA kami sudah ada anggaran Rp14 miliar untuk sisa pembebasan. Sedangkan untuk tambahan akibat hasil review penanganan lereng tersebut, akan segera kami masukkan di anggaran perubahan,” papar Putu.
Sementara untuk jalur penghubung dari Winduhaji hingga keluar ke Jalan Sudirman yang saat ini belum dibebaskan, Putu memastikan prosesnya sudah berjalan. Pemkab Kuningan memanfaatkan alokasi dana Rp14 miliar dari APBD murni untuk mempercepat pembayaran.
“Sekarang lagi berproses, baru masuk tahap sosialisasi. Khususnya untuk warga di Desa Winduhaji dan sebagian Citangtu,” tambah Putu.
Langkah cepat Dinas PUTR ini sejalan dengan dorongan dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, dan pejabat Kementerian PUPR, Iqbal, yang meninjau langsung lokasi proyek.Pusat telah menyiapkan opsi pembiayaan ganda untuk mendukung kesiapan Kuningan sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Barat. Segmen 5 kilometer pertama diusulkan menggunakan skema Inpres Jalan Daerah (IJD) yang bisa dieksekusi secara multiyears.
Sementara sisa 4,5 kilometer berikutnya akan menggunakan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk alokasi 2027–2029.Kementerian PUPR sendiri meminta seluruh persoalan lahan ini tuntas paling lambat pertengahan tahun depan (2027) agar pengusulan anggaran SBSN dapat berjalan berkesinambungan tanpa ada jeda proyek. (Nars)
