KUNINGAN — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kuningan memberikan kritik tajam terhadap postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. PKS menilai rancangan anggaran tersebut masih terjebak pada gaya birokrasi sentris dan minim keberpihakan pada pembangunan infrastruktur serta pelayanan dasar rakyat.
Kritik pedas tersebut dilontarkan oleh Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kuningan, Yaya, dalam Rapat Paripurna DPRD Kuningan yang digelar pada Kamis (1/10/2026). Yaya menyoroti ketimpangan yang luar biasa antara porsi anggaran untuk birokrasi dibandingkan dengan porsi untuk publik.
- Kritik Keras RAPBD 2027, Golkar Kuningan Soroti Belanja Pegawai Tembus Rp 1,3 Triliun, Anggaran Damkar Miris Hanya Rp 39 Juta
- Kritisi RAPBD 2027, Fraksi PKS: Jangan Jadikan Orang Sakit “Sapi Perah” PAD, Pangkas Anggaran Birokrasi!
- Fraksi PPP-Demokrat: Belanja Modal Cuma 4,4 Persen di RAPBD 2027, Rakyat Jangan Cuma Jadi Penonton
- Anggaran untuk Rakyat Merosot, PKB Kuningan Beri ‘Warning’ Keras Soal Ketimpangan Layanan Kesehatan di RAPBD 2027
- Diklaim Selesai 100 Persen, Proyek Penataan Tugu Bola Dunia Kuningan Diprotes Warga, Atang Cium Aroma Korupsi
“Kami menemukan fakta bahwa Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp2,685 triliun, mayoritas atau 78,30 persennya habis tersedot untuk Belanja Operasi, di mana Belanja Pegawai mendominasi hingga 48,45 persen. Sementara itu, Belanja Modal yang bersentuhan langsung dengan rakyat hanya diberi porsi sangat memprihatinkan, yakni 4,42 persen atau sekitar Rp118,6 miliar,” urai Yaya di hadapan Paripurna DPRD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Lebih ironis lagi, Yaya mengungkap di dalam pos Belanja Modal yang kecil tersebut, alokasi untuk pembelian mesin dan peralatan birokrasi justru lebih besar (Rp48,3 miliar) dibandingkan belanja infrastruktur krusial seperti jalan raya dan irigasi (Rp27,9 miliar). Oleh karena itu, Fraksi PKS mendesak Pemerintah Daerah untuk segera melakukan spending review (tinjauan belanja).
“Rakyat butuh jalan mulus, butuh sekolah yang tidak rusak, butuh air bersih, dan intervensi stunting. Maka, pangkas kegiatan-kegiatan seremonial, rapat-rapat, dan perjalanan dinas yang minim manfaat nyata bagi masyarakat! Alihkan anggaran itu untuk pelayanan dasar,” desaknya.
Selain menyoroti sisi belanja, Yaya juga memberikan peringatan keras terkait sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). PKS menemukan bahwa retribusi daerah sangat terkonsentrasi pada layanan kesehatan, yang menyumbang hingga 91,89 persen dari total retribusi (sekitar Rp181,5 miliar).
Yaya mengingatkan agar ambisi mengejar target PAD tidak sampai mengorbankan warga miskin.”Jangan sampai pelayanan rumah sakit dan puskesmas bergeser orientasinya menjadi sekadar alat pencetak uang. Kami mengingatkan tegas, orientasi PAD tidak boleh mengorbankan akses warga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas terhadap pelayanan medis yang layak,” ujar Yaya.
Terkait pajak, PKS juga dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif pajak daerah yang hanya akan membebani warga yang sudah patuh bayar pajak, dan meminta Pemda lebih fokus menagih piutang yang menunggak.
Di akhir pandangannya, Yaya menegaskan prinsip filosofis PKS dalam memandang anggaran negara.”Bagi PKS, APBD bukan sekadar dokumen tumpukan angka administratif. APBD adalah amanah publik dan instrumen keadilan. Ukuran keberhasilan APBD 2027 nanti bukanlah seberapa besar uang rakyat habis dibelanjakan, melainkan seberapa besar kemaslahatan yang dihasilkan, seperti menurunnya kemiskinan dan pengangguran,” tuturnya.
Fraksi PKS pada akhirnya menyetujui RAPBD 2027 untuk dibahas ke tahap selanjutnya, namun dengan catatan keras: Pemerintah Daerah wajib memberikan jawaban transparan dan rasional berbasis data atas seluruh catatan yang diberikan. (NARS)
