KUNINGAN — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melontarkan kritik tajam terhadap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2027. Melalui Sekretaris Fraksinya, Hj. Neneng Hermawati, PKB menyoroti tren menyusutnya porsi ‘anggaran rakyat’ dan masih lebarnya jurang ketimpangan fasilitas kesehatan antara masyarakat perkotaan dan warga di pelosok.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kuningan yang digelar pada Kamis (1/10/2026), Neneng secara blak-blakan menyayangkan rencana alokasi Belanja Modal yang terus mengalami tren penurunan. RAPBD 2027 memproyeksikan Belanja Modal hanya sebesar Rp 118,6 miliar, angka yang anjlok drastis jika dibandingkan dengan tahun 2026 sebesar Rp 146,05 miliar, dan makin tertinggal jauh dari realisasi tahun 2025 yang mencapai Rp 189,33 miliar.
- Anggaran untuk Rakyat Merosot, PKB Kuningan Beri ‘Warning’ Keras Soal Ketimpangan Layanan Kesehatan di RAPBD 2027
- Diklaim Selesai 100 Persen, Proyek Penataan Tugu Bola Dunia Kuningan Diprotes Warga, Atang Cium Aroma Korupsi
- Penerimaan Protes Pembongkaran Tugu Bola Dunia Tertunda Lagi, Atang: Kita Tetap Lanjut ke PTUN
- Jaga Kebugaran Wakil Rakyat, DPRD Kuningan Gelar Medical Check Up, Puluhan Anggota Dewan Ditest Urine
- Meski Dipangkas Ratusan Miliar, DPRD Kuningan Sepakati Perubahan APBD 2026 dan Beri Catatan Ini
“Secara umum kami tentu sangat menyayangkan hal ini. Penurunan angka ini secara langsung mencerminkan semakin kecilnya porsi anggaran daerah yang bisa dinikmati langsung oleh publik,” tegas Neneng dalam pembacaan pandangan umum fraksinya.
Tidak sekadar mengkritisi porsi anggaran pembangunan, PKB juga pasang badan membela hak dasar masyarakat marjinal di sektor kesehatan. Neneng menekankan, masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran Kuningan kerap kali dianaktirikan karena tidak mendapatkan akses dan kualitas layanan yang setara dengan warga yang bermukim di pusat kota.
“Akses terhadap layanan kesehatan yang merata harus menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, baik saat berobat ke puskesmas maupun ke rumah sakit,” urainya.
Di samping isu kesehatan dasar, Fraksi PKB juga mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk tidak tutup mata terhadap persoalan tenaga kerja. PKB menilai isu ketenagakerjaan belum mendapat penanganan yang optimal, terlihat dari minimnya data indikator sosial ekonomi makro yang disajikan daerah.
Fraksi berlambang bola dunia ini pun mempertanyakan program konkret apa yang akan dijadikan senjata andalan pada 2027 guna menekan angka pengangguran yang masih menghantui warga.
Sebagai pelindung bagi kelompok masyarakat rentan jika sewaktu-waktu terjadi krisis ekonomi yang tak terhindarkan, PKB juga mengingatkan krusialnya mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai wujud nyata jaring pengaman sosial.
Bagi PKB, penyusunan APBD bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan sebuah amanah bagi pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Kebijakan ini harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial serta kemaslahatan umat.
“Semua program dan kegiatan dalam APBD 2027 pada akhirnya dituntut untuk direalisasikan secara terpadu, agar mampu memberikan hasil dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kuningan,” tandas Neneng diamini Ketua DPC PKB Kuningan, H Ujang Kosasih. (NARS)
