KUNINGAN – Legislator DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Hj Tina Wiryawati, SH, MM, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini digulirkan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Efisiensi ini, menurutnya, bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar digunakan untuk hal yang prioritas.
Kebijakan efisiensi anggaran kini diterapkan di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Hj Tina menekankan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kebijakan ini harus sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
- Video Jedag Jedug Anies Baswedan Viral, Netizen Malah Desak Jadi Presiden
- Target Padam Jelang Kemerdekaan, Kapan Kebakaran TPSA Ciniru Kuningan Berakhir?
”Kita harus memastikan bahwa anggaran difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perbaikan ekonomi. Jangan sampai ada pemborosan yang tidak memberikan dampak nyata bagi rakyat,” ujar Hj Tina saat ditemui di Kuningan, Senin (10/3/2025).
Hilangkan Anggaran Seremonial yang Tidak Perlu
Hj Tina mencontohkan beberapa bentuk pemborosan anggaran yang harus dievaluasi. Salah satunya adalah penggunaan anggaran yang tidak relevan dengan program yang dijalankan. ”Pernah ditemukan ada anggaran untuk penanganan stunting, tetapi di dalamnya justru ada biaya pengadaan CCTV. Ini tentu tidak relevan. Begitu juga dengan anggaran rapat-rapat yang sering kali digelar di hotel-hotel. Padahal, seharusnya bisa dilakukan di tempat yang lebih hemat biaya,” tegasnya.
Berdasarkan data yang ada, Hj Tina menyebutkan bahwa anggaran untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, dan kunjungan kerja di tingkat pusat bisa mencapai lebih dari Rp 300 triliun, sementara di tingkat provinsi bisa mencapai Rp 5 triliun.
Jika anggaran sebesar itu bisa dialihkan untuk sektor yang lebih penting, dampaknya akan lebih terasa bagi kesejahteraan masyarakat. ”Bayangkan jika dana sebesar itu dialihkan untuk pendidikan, beasiswa, layanan kesehatan gratis, atau bantuan bagi pelaku usaha kecil. Itu jauh lebih bermanfaat daripada sekadar membiayai perjalanan dinas atau rapat yang tidak produktif,” katanya.
Menyoroti Kebijakan Larangan Study Tour
Hj Tina juga menanggapi kebijakan larangan study tour yang diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Menurutnya, keputusan tersebut sudah tepat karena melihat dampaknya bagi siswa dan orang tua. ”Tidak semua orang tua memiliki kemampuan finansial untuk membiayai study tour anaknya. Bahkan, saya menemukan ada anggaran dari siswa yang digunakan untuk membantu biaya guru agar bisa ikut serta. Ini yang perlu dievaluasi,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa efek psikologis terhadap siswa dari keluarga kurang mampu harus menjadi perhatian. Banyak orang tua yang merasa tertekan karena takut anaknya dikucilkan jika tidak ikut study tour. ”Salah satu alternatif yang pernah diusulkan Kang Dedi Mulyadi adalah mengganti study tour dengan kunjungan ke kampus-kampus atau lembaga pendidikan. Ini akan memberikan manfaat edukatif yang lebih jelas dan tidak hanya sekadar wisata,” tambahnya.
Terkait boikot yang dilakukan pengusaha travel dan wisata di Jawa Tengah terhadap Jawa Barat sebagai destinasi wisata, Hj Tina menilai perlu ada komunikasi lebih lanjut untuk mencari solusi terbaik. ”Ini bukan soal menolak wisata, tapi bagaimana kita mengubah metode study tour agar lebih bermanfaat dan tidak membebani orang tua. Misalnya, dengan memilih tujuan yang lebih terjangkau atau mengatur sistem pembiayaan yang lebih fleksibel,” katanya.
Efisiensi Tidak Akan Menyentuh Pengeluaran Mendasar
Di akhir pernyataannya, Hj Tina menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan menyentuh pengeluaran mendasar, seperti gaji ASN atau layanan publik esensial lainnya. ”Efisiensi ini harus dilihat secara menyeluruh. Jika dikalkulasikan dari seluruh dinas di Jawa Barat, penghematan ini bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dalam jumlah yang sangat besar. Yang terpenting, kita semua harus mendukung agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” sebutnya. (Nars)
