Tiga agenda utama tersebut meliputi Orientasi Politik Pengurus, Pengukuhan Pengurus DPC PKB Kabupaten Kuningan Periode 2026–2031, serta Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab)
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kuningan saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Cadangan Pilkada 2029–2031.
Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kuningan mendesak Pemkab Kuningan menyusun roadmap kemandirian fiskal dan dashboard manfaat masyarakat pada RAPBD 2027.
Fraksi PDIP mendesak Pemkab Kuningan memprioritaskan kelestarian “Alam dan Budaya Miyuni Alam” dalam RAPBD 2027, serta menyoroti penurunan target PAD.
Fraksi Gerindra DPRD Kuningan soroti minimnya anggaran infrastruktur di RAPBD 2027. Jubir Sri Laelasari mendesak APBD lebih berpihak pada rakyat.
Fraksi Golkar Kuningan kritik RAPBD 2027: Belanja Pegawai tembus Rp 1,3 T, sementara anggaran Damkar dan keselamatan warga miris hanya Rp 39 juta.
