KUNINGAN – Isu keamanan menu MBG yang terus menjadi sorotan di Kabupaten Kuningan. Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat mengambil langkah tegas dengan melakukan inspeksi dan uji kelayakan ketat terhadap ratusan Satuan Pelayanan Penyelenggara Gizi (SPPG).
Hasilnya, proses sertifikasi kelayakan kebersihan atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) terus dikebut demi menjamin kualitas konsumsi para penerima manfaat.
- Progres Penyelesaian TGR Disdikbud Kuningan, Elon: Rp1,07 Miliar Uang Negara Sudah Dikembalikan
- Berbeda dengan Komisi IV, Rana Suparman Blak-blakan Benarkan Ada Dua Versi Angka LHP BPK
- Viral Kecelakaan Kuningan Hari Ini: Mobil Terbalik di Karangkancana, Mantan Camat Jadi Korban
- Kenang Jasa Guru dan Orangtua, Demonstran HMI Kuningan Tak Kuat Tahan Air Mata, Sebut Anggaran Pendidikan Selalu Jadi Bancakan
- Ditanya Transparansi Pengawasan Temuan BPK di Disdikbud, Ini Jawaban Wakil Ketua DPRD Kuningan Ujang Kosasih
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, dr. H. Edi Martono, MARS, memberikan update terbaru terkait kesiapan daerahnya dalam menunjang keamanan menu MBG. Hingga pembaruan data per 25 Maret 2026, tercatat ada 158 unit SPPG, di mana 157 di antaranya telah aktif beroperasi.
“Kami terus memantau progres ini dengan cermat. Dari 145 pengajuan SLHS yang masuk, saat ini sebanyak 131 sertifikat telah resmi terbit, sementara 14 lainnya masih dalam proses penyelesaian teknis,” ungkap Edi Martono saat memberikan keterangan, Jumat (27/3/2026).
Untuk mendapatkan sertifikat yang kelak menjadi fondasi utama keamanan menu MBG ini, proses yang harus dilalui pengusaha dapur gizi tidaklah main-main. Dinkes menerapkan tahapan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) secara berlapis. Sebanyak 146 unit telah diperiksa kelayakannya secara langsung dan seluruhnya dinyatakan lolos pada tahap penting tersebut.
Tidak berhenti pada inspeksi fisik, pembuktian kelayakan dilanjutkan ke meja laboratorium. Dari 139 unit yang telah menjalani uji sampel lab, 131 di antaranya sukses memenuhi syarat ketat yang ditetapkan, sementara belasan lainnya masih menunggu hasil uji keluar.
Edi menyebutkan garansi keamanan menu MBG tidak hanya bergantung pada peralatan dan fasilitas dapur yang mengkilap, melainkan juga dari tingkat higienitas tangan para pembuatnya.
Fakta menariknya, Dinkes kini telah melatih secara khusus sebanyak 4.281 penjamah makanan (food handler) sejumlah SPPG di Kuningan agar memiliki standar sanitasi tingkat tinggi.”Keamanan menu MBG bukan hanya soal infrastruktur dapur, tetapi juga perilaku penjamahnya. Karena itu, peningkatan kapasitas penjamah makanan menjadi perhatian utama kami,” terang Edi.
Melalui percepatan sertifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan menargetkan seluruh layanan gizi memiliki standar mutu yang baik. Dengan begitu, masyarakat, orang tua, dan pihak sekolah tidak perlu lagi merasa waswas karena keamanan menu MBG yang disajikan kelak telah teruji dan terjamin standar kesehatannya. (Nars)
