KUNINGAN — Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy menerima audiensi Forum Mitra MBG, Senin (29/6/2026) di Gedung DPRD Kuningan. Namun Ketua DPRD menegaskan, program Makan Bergizi Gratis tidak bisa dilihat dari sisi baiknya saja.
“Sebagai wakil rakyat, kami harus mengakomodir semua aspirasi. Tadi Forum Mitra MBG menyampaikan kebaikan-kebaikannya. Saya imbangi, di balik itu ada kelemahan yang harus jadi bahan introspeksi SPPG,” kata Ketua DPRD Kuningan saat dikonfirmasi wartawan.
- IBK UNIKU Masuk 17 Besar Inkubator Peringkat A Versi Kementerian UMKM
- Muscab PAN Kuningan: Incar 3 Besar Nasional, Udin Kusnedi Sebut 60 Persen Pengurus Diisi Wajah Baru
- DPRD Jabar Godok Raperda Lingkungan Hidup, Toto: Kuningan Bisa Buka Ruang Industri tapi Harus Ramah Lingkungan
- LSM Frontal Soroti Dugaan Monopoli Proyek APBD Kuningan, Eks Ajudan Dilaporkan ke Polisi
- Tekuk Persigar Garut 2-0, Pesik Kuningan Puncaki Klasemen Sementara Grup A Babak 8 Besar
Pada audiensi ini, Forum Mitra MBG menyampaikan serapan tenaga kerja dengan adanya program MBG. Data yang disampaikan: 170 SPPG di Kuningan merekrut minimal 50 tenaga kerja per dapur.Namun, Ketua DPRD mengoreksi istilah “relawan”. “Relawan itu rela berkorban. Ini dibayar. Memang ada rekrutmen, tapi lihat juga dampaknya,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengelola kantin sekolah. “Ratusan kantin di Kuningan akhirnya tutup karena siswa makan dari MBG. Itu melahirkan pengangguran baru,” katanya.
Soal gaji juga disinggung. “Relawan dapur gajinya Rp2-3 juta. Sementara P3K yang kami perjuangkan lama, gajinya Rp500-700 ribu, bahkan ada isu mau diberhentikan. Itu menimbulkan kecemburuan sosial,” tandasnya.
Terkait UMKM, Zul menyebut klaim penyerapan bahan pangan belum sepenuhnya benar. “Katanya MBG menghidupkan UMKM. Faktanya di pasar, pedagang sayur, kangkung, tidak terbeli. Bahan malah habis diborong MBG,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan anggaran. “Gerakan mahasiswa kemarin mempersoalkan anggaran BGN yang besar, plus sinyalemen menyedot anggaran pendidikan. Puncaknya ditangkapnya tiga kepala BGN. Itu simbol masalahnya,” ucapnya.
Ditanya kemungkinan perubahan kebijakan dari pusat, Ketua DPRD tak mau berspekulasi. “Saya bukan ahli ramal. Lihat saja nanti,” jawabnya singkat.Ia memastikan aspirasi Forum Mitra MBG tetap diteruskan. “Secara tertulis memang tidak ada. Tapi kami punya wakil di provinsi dan pusat. Teman-teman dewan pasti akan menyampaikan,” katanya. (Nars)
