KUNINGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi daerah. Dengan perputaran kebutuhan bahan pokok yang mencapai lebih dari 60 ton per hari, program ini dinilai membuka peluang emas bagi petani dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Peluang ekonomi raksasa tersebut diungkapkan oleh Ketua Forum MBG Kabupaten Kuningan, H. Udin Kusnedi, usai menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan pada Senin (29/6/2026).
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
- Video Jedag Jedug Anies Baswedan Viral, Netizen Malah Desak Jadi Presiden
- Target Padam Jelang Kemerdekaan, Kapan Kebakaran TPSA Ciniru Kuningan Berakhir?
Kedatangan para mitra pelaksana ke gedung dewan ini bertujuan untuk mendorong keberlanjutan program sekaligus mengklarifikasi sejumlah isu yang beredar di masyarakat.
Menurut H. Udin, kehadirannya bersama para mitra bukanlah bentuk perlawanan terhadap kelompok yang sebelumnya menolak program MBG. “Tidak ada kaitannya dengan tandingan penolakan atau gerakan serupa. Kami datang ke DPRD karena lembaga ini adalah perwakilan masyarakat. Kami murni ingin memaparkan bahwa MBG membawa manfaat ekonomi yang sangat besar bagi warga Kuningan,” tegas H. Udin.
Untuk memberikan gambaran menyeluruh, berikut adalah sejumlah poin penting yang disampaikan Forum Mitra MBG dalam audiensi tersebut menyampaikan bahwa saat ini, tercatat ada sekitar 173 dapur MBG yang siap beroperasi di seluruh Kabupaten Kuningan.
Jika diasumsikan setiap dapur membutuhkan rata-rata 350 kilogram bahan pokok per hari, imbuhnya, maka total serapan komoditas mencapai angka fantastis: 60.550 kilogram atau sekitar 60,5 ton setiap harinya.
“Angka 60 ton ini baru dari bahan pokoknya saja. Ini adalah peluang besar bagi masyarakat Kuningan untuk mengambil peran strategis sebagai penyuplai komoditas,” tambahnya.
Terkait isu yang menyebutkan adanya monopoli bahan baku oleh pihak tertentu, H. Udin secara tegas membantahnya. Ia memastikan rantai pasok MBG sangat bergantung pada UMKM dan petani lokal. “Saya pastikan semua mitra MBG berbelanja dari UMKM lokal. Tidak ada mitra yang punya kebun sayur sendiri atau peternakan ayam sendiri. Semua kebutuhan itu dibeli dari masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penentuan pemasok sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing mitra dapur dengan mempertimbangkan efisiensi, jarak, dan kesegaran bahan.
DPRD juga diminta untuk ikut mengawal program ini mengingat MBG merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembiayaannya bersumber penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya, program ini murni membawa kucuran dana dari pusat ke daerah tanpa mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan.
Menjawab pertanyaan publik mengenai terhentinya operasional dapur MBG saat ini, H. Udin mengklarifikasi bahwa hal tersebut murni karena adanya evaluasi sistem secara menyeluruh dari pusat.”Memang sedang ada jeda sementara untuk evaluasi besar-besaran terhadap berbagai kendala sebelumnya. Ini adalah fase penyempurnaan,” jelasnya.
Berdasarkan informasi internal pengelola, program MBG akan kembali digulirkan secara serentak setelah proses pembenahan dan evaluasi selesai dilakukan. Diharapkan, dengan sistem yang lebih matang, tujuan utama MBG untuk menyehatkan anak-anak sekaligus memutar roda ekonomi kerakyatan di Kuningan dapat tercapai secara maksimal. (Nars)
