KUNINGAN — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kepemudaan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan pada Rabu (17/6/2026).
Massa menyuarakan kritik tajam terhadap sejumlah kebijakan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta kondisi perekonomian yang kian memprihatinkan.Aksi yang dimulai sejak pukul 12.15 WIB ini diikuti oleh koalisi organisasi mahasiswa, di antaranya: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), KAHMI dan aliansi mahasiswa lainnya.
Setelah sempat tertahan dan terlibat lobi yang cukup memanas di luar gedung, massa akhirnya diperkenankan masuk ke ruang sidang utama DPRD Kabupaten Kuningan. Kedatangan mahasiswa ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, didampingi oleh sejumlah anggota dewan.
Dalam ruang sidang tersebut, para koordinator lapangan secara bergantian menyampaikan orasi dan aspirasinya. Dalam audiensi tersebut, terdapat beberapa isu krusial yang disorot oleh para mahasiswa: Mahasiswa menuntut agar program MBG dihentikan sementara dan mempertanyakan efektivitas serta peran Satuan Tugas (Satgas) MBG yang ada di daerah, termasuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Massa menyoroti dampak melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS secara drastis serta naiknya harga BBM jenis Pertamax. Menurut mahasiswa, anjloknya nilai tukar ini bukan sekadar angka matematis, melainkan menyangkut harga diri dan masa depan ekonomi bangsa yang langsung memukul daya beli masyarakat.
Mahasiswa mengecam keras sikap aparat penegak hukum yang dinilai berlebihan dan represif dalam mengawal aksi-aksi penyampaian aspirasi, termasuk penggunaan gas air mata.
“Negeri ini kuat karena rakyatnya berani bersuara, bukan karena dibungkam. Penyampaian aspirasi seharusnya dikawal dengan jaminan keselamatan, bukan dihadapi dengan senjata dan gas air mata,” ujar salah satu orator di hadapan anggota dewan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy beserta jajaran anggota dewan yang hadir menyambut baik aspirasi tersebut. Pihak DPRD berkomitmen akan menampung seluruh poin tuntutan mahasiswa untuk kemudian diteruskan ke tingkat pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan nasional.
Sejumlah massa mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan dari Kepolisian Reso Kuningan, Satpol PP Kabupaten Kuningan, dan Kodim 0615/Kuningan. (Nars)
