KUNINGAN — Demonstrasi adalah hak warga negara untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Lewat aksi massa, rakyat bisa menolak, mengkritik, dan menagih keadilan yang sulit dijangkau lewat jalur birokrasi. Hak itu diakui konstitusi dan dipahami publik. Tapi di lapangan, cara penyampaian tuntutan kadang menimbulkan soal baru.
Aksi demonstrasi yang digelar di depan pendopo Bupati Kuningan menyisakan catatan etika. Sejumlah pengunjuk rasa menggantung pakaian dalam perempuan di pagar fasilitas publik sebagai atribut protes. Bagi sebagian orang itu bentuk satir. Bagi warga, terutama kaum ibu, pemandangan itu mengganggu.
- PHRI Dorong Kepastian Hukum Aset Pemda Kuningan demi Tarik Investor
- Tekan Angka Kriminalitas Jelang Nataru, Pemkab dan Polres Kuningan Musnahkan Ribuan Botol Miras Tanpa Pandang Bulu
- BPBD Kuningan Imbau Warga Waspadai Fenomena Hujan Es Akibat Awan Cumulonimbus
- Hujan Disertai Angin Kencang Hantam Dua Kecamatan di Kuningan, BPBD Lakukan Asesmen Dampak
- 8 Wartawan Balon Ketua Mengemuka Jelang Akhir Masa Jabatan PWI Kuningan, Siapa Saja?
Andini Rahmawati, ibu rumah tangga asal Kuningan, menyoroti hal tersebut. Menurutnya, cara berunjuk rasa harus tetap punya batas. Keadilan yang diperjuangkan tidak boleh menabrak norma kesusilaan.Andini menilai pakaian dalam adalah benda privat. Benda itu melekat pada tubuh dan identitas perempuan.
Saat ditarik ke ruang publik dan dijadikan tontonan, batas kesopanan jadi kabur.“Kalau tujuannya menyindir dugaan pelanggaran moral di instansi tertentu, buktikan dulu lewat jalur hukum. Menuduh tanpa putusan pengadilan itu gegabah. Apalagi sampai menjadikan celana dalam perempuan sebagai bahan ejekan di tempat umum,” ujar Andini saat ditemui, Rabu (17/6/2026).
Ia menambahkan, perempuan tidak boleh dijadikan tameng opini atau objek penghinaan dalam konflik politik. Apalagi jika persoalan yang disuarakan tidak ada kaitan langsung dengan hak-hak perempuan.
Catatan lain muncul karena aksi dilakukan di area publik dekat sekolah. Andini khawatir anak-anak yang sedang belajar nilai dan karakter justru melihat hal yang tidak pantas.“Lingkungan sekolah harus jadi ruang aman untuk anak belajar sopan santun. Kalau di luar gerbangnya ada jemuran pakaian dalam, anak jadi bingung. Kita ajarkan kesopanan, tapi di luar sana ditunjukkan sebaliknya. Itu namanya polusi visual,” katanya.
Menurutnya, mendidik anak bukan hanya tugas guru. Ruang publik juga ikut membentuk karakter generasi muda. Karena itu metode protes harus dijaga agar tidak merusak rasa nyaman belajar.Dari sisi pemberitaan, aksi yang menonjolkan visual kontroversial sering berbalik merugikan. Andini melihat media dan warga jadi sibuk membahas caranya, bukan isinya.
“Orang jadi tidak fokus pada tuntutan keadilan. Yang dibicarakan malah cara mereka protes. Substansi tuntutannya hilang, yang tertinggal stigma negatif. Gerakannya rugi dua kali,” ucapnya.
Andini menambahkan, menyampaikan kebenaran tidak perlu mengorbankan kehormatan orang lain. Menggunakan pakaian dalam perempuan sebagai alat perlawanan bukan kreativitas, tapi tanda kurangnya empati.Sebagai warga biasa, Andini berharap pengunjuk rasa bisa lebih bijak. Demokrasi butuh kritik, tapi kritik yang bermartabat.
“Perjuangan untuk keadilan harus dibarengi kecerdasan dan rasa hormat pada nilai kemanusiaan. Lawan boleh keras, tapi caranya harus terhormat. Perlawanan yang dikenang orang itu yang disampaikan dengan cara baik, bukan yang melukai orang lain,” sebutnya. (Nars)
