KUNINGAN — Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Kabupaten Kuningan mendesak pemerintah mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis MBG. Desakan itu disampaikan saat aksi unjuk rasa di Kuningan, pada Rabu (17/6/2026). Koordinator aksi Ihab Sihabudin menyebut MBG rawan diselewengkan jika pengawasan tidak diperketat.
“Program pasti niatnya terbaik, tapi di kegiatan masih harus diperbaiki dan dievaluasi. Kami harap program ini bisa maksimal dan tepat sasaran,” kata Ihab saat dikonfirmasi usai aksi.
- Tak Ditemukan Narkoba: Razia Mendadak Lapas Kuningan, Petugas Gabungan Sita Barang Terlarang
- Harga Panen Anjlok dan Modal Membengkak, Petani Sayur di Kuningan Keluhkan Harga Beli
- Awas Penyakit Hati! Ini Bahaya Sifat Hasud dan Cara Mengatasinya Menurut Kitab Tanbihul Ghafilin
- Soroti Ambisi Aklamasi Muscab Demokrat Kuningan, Dugaan Kader Senior Didepak, 2029 Terancam Nol Kursi!
- Akses Desa Gunung Manik Mulus, TMMD Kodim Kuningan Resmi Tuntas
Selain MBG, ada tiga isu lain yang disuarakan. Yakni pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih KDMP, penataan pangkalan BBM, dan persoalan lahan. Mahasiswa juga menyinggung RUU Perampasan Aset dan RUU Polri. Untuk RUU Perampasan Aset, mereka meminta segera disahkan.
Sementara RUU Polri diminta dikaji ulang agar aparat tidak masuk ke ranah sipil.Perwakilan aliansi Ihab, menyampaikan MBG harus dievaluasi menyeluruh. Menurutnya, banyak persoalan di lapangan yang membuat program itu berpotensi menjadi ladang korupsi.
“MBG perlu dievaluasi total. Kalau memang banyak masalah dan jadi ladang korupsi, lebih baik diberhentikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi juga harus menyasar KDMP. Mahasiswa menyoroti penempatan aula KDMP yang dinilai bisa merusak lahan produktif milik warga desa. Pemerintah diminta lebih selektif menentukan lokasi agar tidak mengorbankan sektor pertanian.“KDMP juga harus dievaluasi terkait penempatan gedungnya. Jangan sampai merusak lahan-lahan yang produktif,” katanya.
Saat disinggung sikap DPRD Kuningan terkait MBG, Ia menjawab tuntutan mahasiswa akan diteruskan ke instansi terkait. Ia berharap ada penyesuaian manajemen MBG agar penyaluran lebih rapi dan tepat sasaran.
Terkait kemungkinan penutupan MBG, mahasiswa memberi ultimatum. Jika setelah dievaluasi persoalan MBG justru makin parah, mahasiswa tidak segan menuntut penghentian program.“Insyaallah kalau memang lebih parah lagi kita akan menuntut bahwasanya memang berhentikan saja MBG itu,” ucapnya.
Ihab menyebut lagi, aksi yang digelar pihaknya ini adalah bentuk kontrol sosial. Mahasiswa, katanya, tidak menolak program pemerintah. Tapi mengingatkan agar pelaksanaan di lapangan sesuai tujuan awal dan tidak merugikan masyarakat. (Nars)
