KUNINGAN – Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, angkat bicara memberikan klarifikasi terkait sorotan minimnya kehadiran para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rapat Paripurna DPRD yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tuti menyebutkan, para kepala dinas absen bukan karena mengabaikan undangan dewan, melainkan tengah bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam program “Bupati Saba Lembur”.
- Karhutla Gunung Ciremai Dinyatakan Padam, Pos Operasi Lapangan Resmi Ditutup
- Surut Drastis, Operasional Irigasi Waduk Darma untuk Petani Masih Normal
- Tuntaskan Karhutla Gunung Ciremai, Operasi Modifikasi Cuaca dengan Penyemaian Awan Digencarkan
- Kapolres Kuningan Pimpin Evaluasi Pemadaman di Medan Terjal Gunung Ciremai
- Gubernur KDM Nyatakan Karhutla Ciremai Diprakirakan Padam, Ini Jenis Helikopter yang Digunakan untuk Water Bombing
Tuti menepis anggapan bahwa ketidakhadiran jajaran eksekutif tersebut merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap lembaga legislatif. Ia menjelaskan bahwa pada waktu yang bersamaan, pemerintah daerah harus turun ke lapangan menyerap aspirasi warga di pelosok.
“Hari ini memang sedang ada agenda Bupati Saba Lembur. Saya juga sejak tadi malam menginap di sana. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul bersama 21 kepala desa dari tiga kecamatan, yakni Cilebak, Subang, dan Selajambe, untuk mendengarkan langsung berbagai permasalahan yang ada,” urai Tuti saat dimintai keterangan, Selasa (8/9) siang.
Lebih lanjut, Tuti memaparkan program tersebut bukan sekadar kunjungan biasa. Terdapat berbagai stand pelayanan publik yang dibuka khusus untuk masyarakat di ketiga kecamatan tersebut. Oleh karena itu, kehadiran para kepala dinas sangat dibutuhkan di lokasi.
“Jadi memang sebagian besar SKPD ditugaskan untuk mendampingi Pak Bupati memberikan pelayanan,” tambahnya.
Sebelumnya, pihak eksekutif melalui Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, melempar kritik atas ketidakhadiran para kepala SKPD saat digelarnya Rapat Paripurna siang tadi. Nuzul sangat menyayangkan pemandangan kursi kosong dari jajaran Kepala SKPD dalam sidang yang dinilainya sangat penting tersebut.
Menurut Nuzul, pembahasan APBD adalah agenda fundamental karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan, sehingga seharusnya tetap menjadi prioritas utama para kepala dinas.
“Saya memaklumi ketidakhadiran Pak Bupati karena beliau sudah menyampaikan izin. Makanya saya tidak menyorot Pak Bupatinya. Tapi ini SKPD-SKPD-nya kok tidak hadir?” kritik Nuzul.
Politisi tersebut mengingatkan bahwa kehadiran pemangku kebijakan dalam Rapat Paripurna APBD sangat penting. Pasalnya, nota pengantar APBD yang dibahas di gedung dewan nantinya akan dieksekusi dan diimplementasikan langsung oleh para kepala dinas.
Terkait alasan bahwa jajaran SKPD sedang melakukan pelayanan masyarakat ke desa-desa bersama Bupati, Nuzul menanggapi hal tersebut dengan dingin. “Untuk alasan tersebut, penilaian ada pada masyarakat,” ujarnya singkat. (Nars)
