KUNINGAN – Pengamat kebijakan publik Kabupaten Kuningan, Soejarwo, angkat bicara terkait pelaksanaan mutasi dan rotasi sejumlah pejabat eselon II yang dilakukan oleh Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani Jum’at (13/6/2025). Menurutnya, pelantikan pejabat yang digelar di lokasi tak lazim, yakni di kawasan Desa Wisata Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, menyiratkan pesan kuat tentang upaya pemerintah dalam membangun citra baru birokrasi yang lebih inklusif dan membumi.
- Dapur Umum BPBD di TPSA Ciniru Kuningan Beroperasi Dukung Logistik Ratusan Personel
- Menjawab Pertanyaan Wisatawan: Gunung Ciremai Dimana? Ini Lokasi dan Pesona Alamnya
- Sambut HUT Ke-81 RI Kodim 0615 Kuningan Gelar Doa Syukur Keselamatan Bangsa
- Tina Wiryawati Dukung Pemprov Jabar Resmi Ambil Alih MTQ 2027
- Memaknai QS Yunus 58 dalam Syukur Kemerdekaan RI dan Maulid Nabi
Soejarwo menilai pemindahan lokasi pelantikan dari gedung-gedung resmi milik Pemkab, seperti Pendopo, ke tempat yang lebih terbuka dan dekat dengan masyarakat, bukan sesuatu yang berlebihan. Bahkan, menurutnya, ini adalah langkah simbolik untuk menghapus anggapan bahwa mutasi atau rotasi adalah prosesi sakral dan tertutup.
“Pelantikan pejabat di tempat yang lebih ‘merakyat’ seperti desa wisata, bahkan mungkin ke depan bisa saja dilakukan di kawasan PKL, obyek wisata lainnya, atau bahkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tentu bukan tanpa makna. Ini bisa menjadi pengingat bagi para pejabat agar lebih dekat dengan persoalan riil yang dihadapi masyarakat, terutama di lokasi-lokasi yang selama ini belum tersentuh kebijakan secara serius,” ujar Soejarwo kepada awak media.
Ia menambahkan, pendekatan ini dapat memunculkan semangat baru dalam birokrasi Pemkab Kuningan, yakni semangat untuk bekerja lebih nyata, lebih responsif, dan tidak terjebak pada rutinitas formal yang kaku.
Terkait komposisi pejabat yang dilantik, Soejarwo menilai bahwa publik kini menaruh harapan besar kepada tim kerja hasil mutasi perdana duet Dian-Tuti ini. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan etos kerja tinggi dan hasil nyata sesuai janji-janji kampanye saat Pilkada 27 November 2024 lalu.
“Mutasi ini menjadi uji coba penting bagi pasangan kepala daerah baru. Jika dalam beberapa waktu ke depan etos kerja dan capaian kinerja para pejabat hasil rotasi ini tidak menunjukkan hasil memuaskan, bukan tidak mungkin akan ada evaluasi menyeluruh, bahkan perombakan kembali,” ujarnya.
Soejarwo juga melihat mutasi dan rotasi sejatinya adalah instrumen untuk memperkuat organisasi pemerintahan, bukan sekadar pergantian posisi. Karena itu, ia berharap para pejabat yang dilantik mampu memahami amanah ini sebagai tugas pengabdian, bukan sekadar jabatan.
“Momentum ini harus dimaknai sebagai panggilan untuk melayani, bukan dilayani. Dan dengan pelantikan yang dilakukan di lokasi yang tidak biasa, itu sekaligus menjadi simbol bahwa perubahan paradigma birokrasi di Kuningan telah dimulai,” katanya. (Nars)
