KUNINGAN – Keterlibatan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kuningan dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan. Pemerhati kebijakan pemerintah, Soejarwo mengkritik keras keterkaitan tersebut dan menyebutnya sebagai sikap serakah.
”Idealnya para anggota dewan yang terlibat harus segera sadar diri dan “hengkang” dari pengelolaan program MBG jika tidak ingin dihujat oleh rakyat,” tegas Mang Ewo, sapaannya, saat dikonfirmasi Rabu (3/9/2025).
- Sambut Arahan Prof. Ma’mun Murod, PK IMM Djazman Al-Kindi Ajak Civitas Akademika UM Kuningan Perkuat Sinergi dengan Ortom
- Ancaman Puso Menghantui! Lesehan di Sawah, Kadiskatan Kuningan Ajarkan Trik ‘Sakti’ Basmi Hama Wereng
- Persib Ditempel Ketat Borneo FC, Ini Hitungan Peluang Juara dan Jadwal Sisa Laga
- Kunci Ketinggalan, 50 Menit Damkar Kuningan Berjibaku Buka Pintu Mobil Warga
- Bukan Sekadar Tempat Healing, Desa EKI Situ Cipanten Bakal Bikin Warga Makin Cuan!
Ia berpendapat bahwa keterlibatan langsung anggota DPRD dalam pengelolaan dapur MBG secara tidak langsung telah mengganggu kinerja mereka sebagai wakil rakyat yang seharusnya fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Saat dimintai tanggapan, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah anggota dewan yang terlibat. Ia menyebut program MBG ini sulit dilacak karena baik pemerintah daerah maupun DPRD tidak memiliki kewenangan untuk memantaunya secara langsung.
“Yang mempunyai legal standing dari pelaksanaan ini kan yayasan. Tinggal kita lihat yayasannya punya siapa,” ujar Nuzul.
Namun, Nuzul menekankan bahwa sebagai program nasional, MBG harus dikawal. Ia menyatakan pentingnya mengkritisi jika ada sesuatu yang tidak berjalan baik. Ia juga menjelaskan bahwa sesuai undang-undang, anggota dewan tidak diperbolehkan terlibat dalam proyek-proyek yang berasal dari pemerintah.
Nuzul juga menyampaikan bahwa dari hasil inspeksi yang ia lakukan, program MBG berjalan dengan baik. Namun, ia tidak menjawab secara gamblang pertanyaan wartawan mengenai keterlibatan anggota dewan. “Sejauh mana anggota dewan ini ikut terlibat kan kita tidak tahu,” tutupnya. (Nars)
