KUNINGAN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan melakukan peninjauan terhadap program Sekolah Rakyat (SR) rintisan yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menargetkan pembangunan 500 sekolah dalam lima tahun, dan Kuningan menjadi salah satu dari 65 lokasi prioritas.
- Persib Ditempel Ketat Borneo FC, Ini Hitungan Peluang Juara dan Jadwal Sisa Laga
- Kunci Ketinggalan, 50 Menit Damkar Kuningan Berjibaku Buka Pintu Mobil Warga
- Bukan Sekadar Tempat Healing, Desa EKI Situ Cipanten Bakal Bikin Warga Makin Cuan!
- Cegah Longsor dan Banjir, Istri Prajurit ‘Serbu’ Kebun Raya Kuningan untuk Investasi Ekologis
- Tiket Asian Para Games 2026 Aman, Lifter Hilman Buka Jalan ke Nagoya Jepang
Ketua Komisi IV, Neneng Hermawati, mengungkapkan hasil tinjauan mereka bahwa Kuningan, dengan jumlah penduduk miskin desil 1 yang mencapai 43.000 orang, layak menjadi prioritas.
“Ini adalah kesempatan bagi warga miskin dan sangat miskin untuk menikmati fasilitas pendidikan yang maksimal,” ujar Neneng saat ditemui Selasa (16/9/2025).
Hasil tinjauan Komisi IV menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat ini dirancang dengan standar yang sangat tinggi, layaknya boarding school bertaraf internasional. Selain itu, sekolah ini mengusung konsep asrama penuh boarding school di mana para siswa akan mendapatkan makan dan fasilitas mesin cuci untuk kemandirian para siswa.
Mereka akan diasuh oleh tim profesional yang terdiri dari wali asuh (untuk pendidikan) dan wali asrama (untuk kehidupan sehari-hari), memastikan mereka mendapat bimbingan menyeluruh.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kuningan dari 7-9 tahun menjadi 12 tahun, sekaligus menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan khusus dan ijazah resmi negara.
Neneng memaparkan, sambil menunggu pembangunan SR di Desa Cikandang, Luragung, selesai pada 2026, sebuah proyek percontohan akan dimulai di bekas bangunan SMPN 6 Kuningan. Sekolah ini dipilih karena memiliki banyak ruang kelas yang tidak terpakai.
”Siswa dan guru dari SMPN 6 akan di-merger ke SMPN 3, dan kami telah memastikan tidak ada gejolak. Para guru yang berstatus ASN akan ditempatkan di sekolah-sekolah lain, sementara tenaga TU akan diambil alih oleh Dinas Pendidikan,” terang Neneng.
Saat ini, rehabilitasi SMPN 6 telah mencapai 60% dan ditargetkan selesai pada 25 September. Sekolah rintisan ini rencananya akan diresmikan oleh Bupati pada 29 September, dengan pembelajaran perdana dimulai pada 30 September 2025.
Pada tahap awal ini, sebanyak 90 calon siswa telah terseleksi, dan Komisi IV mengimbau agar pemerintah desa dapat menginformasikan program ini kepada warga yang berhak agar kesempatan pendidikan ini tidak terlewatkan. (Nars)
