KUNINGAN — Ratusan elemen masyarakat yang tergabung dalam LSM Frontal akan menggelar demonstrasi akbar di depan Pendopo Bupati Kuningan pada Senin, 26 Oktober 2026.
Dalam aksi tersebut, massa akan melancarkan protes dan mendesak Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, untuk segera menghentikan seluruh operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai sangat sarat dengan praktik korupsi.
- Melawan Aksi Penolakan MBG, Ribuan Relawan dan Anggota Ormas di Kuningan Agendakan Aksi Massa Tandingan Hari Ini
- Aksi Tolak Program MBG Digelar di Kuningan Hari Ini, Sejumlah Masalah Disorot
- 4 DPC Gerindra Konsolidasi di Kuningan, Amir Mahpud Tekankan Loyalitas dan Target Pemenangan
- Karhutla Gunung Ciremai Dinyatakan Padam, Pos Operasi Lapangan Resmi Ditutup
- Surut Drastis, Operasional Irigasi Waduk Darma untuk Petani Masih Normal
Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menyatakan, aksi turun ke jalan ini dilatarbelakangi oleh temuan penyimpangan sistematis dalam tata kelola program MBG.
Skandal ini disebutnya sejalan dengan pengusutan kasus korupsi tata kelola MBG oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2026 yang melibatkan internal Badan Gizi Nasional, oknum swasta pengendali yayasan, mitra pengelola dapur umum, hingga oknum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Berdasarkan temuan yang disuarakan oleh LSM Frontal, aksi tolak MBG ini dipicu oleh adanya dugaan pemotongan anggaran per porsi berupa setoran ilegal hingga Rp2.000 per ompreng kepada mitra pengelola dapur.
Dugaan pungutan liar tersebut secara otomatis menggerus nilai riil makanan anak-anak sekolah dan memicu penurunan kualitas pangan atau mark-down, di mana pihak Badan Gizi Nasional bahkan menemukan kasus di Kuningan di mana anggaran diajukan untuk pangan premium tetapi kualitas di lapangan diturunkan menjadi medium atau berkualitas rendah.
Selain itu, Uha Juhana menyoroti adanya dugaan praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi secara komersial oleh pihak yayasan—yang menyeret figur pimpinan daerah di Kuningan—dengan tarif mencapai ratusan juta rupiah per titik yang hasilnya diduga dialirkan kepada pejabat Badan Gizi Nasional dalam bentuk mata uang asing.
Protes keras ini juga diperparah oleh dugaan praktik penggelembungan harga bahan baku di atas Harga Eceran Tertinggi akibat monopoli pasokan oleh supplier terafiliasi demi meraup keuntungan dari dana virtual account APBN, serta manipulasi laporan keuangan pagu belanja harian seperti pembelian telur seharga Rp22.000 per kilogram yang dilaporkan menjadi Rp26.000 per kilogram.
Melihat masifnya indikasi permainan anggaran dan korupsi berjamaah tersebut, Uha Juhana beserta massa aksi menuntut agar Bupati Kuningan segera mengambil sikap tegas dengan mengaudit pihak yayasan, mitra, serta Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dinilai nakal. (NARS)
