KUNINGAN – Keputusan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi (KDM), untuk menolak fasilitas mobil dinas baru menuai pujian dari berbagai pihak. Salah satunya dari Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, yang menyebut langkah tersebut sebagai contoh teladan bagi kepala daerah lainnya.
Sikap Dedi ini menjadi perbincangan hangat setelah ia secara langsung meminta Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, agar tidak menganggarkan pembelian mobil dinas baru untuknya. Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers bersama di Bandung.
- Polres Kuningan Ungkap Tujuh Kasus Narkoba, Barang Bukti Mulai Sabu Hingga Ganja
- Panen Jagung di Desa Cimulya: Pencapaian Target Ketahanan Pangan Kabupaten Kuningan Melalui Sinergitas Lintas Sektoral
- Instruksi Presiden Soal Efisiensi Anggaran, Sektor Perhotelan dan Resto di Kuningan Terpukul
- Waspada, Bahaya Mikroplastik Bisa Masuk ke Otak Manusia: Penelitian Ungkap Begini
- BUMDes Talagasari Resmi Dilantik, Fokus pada Pengelolaan Sampah dan Ketahanan Pangan
“Enggak usah dibelikan mobil, saya juga punya mobil, sudah cukup,” ujar KDM, pada sebuah video yang viral akhir pekan kemarin.
Ia menegaskan, kebiasaan mengganti mobil dinas setiap ada pergantian pemimpin seharusnya dihentikan. Menurutnya, anggaran pembelian mobil lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, seperti perbaikan jalan dan rumah tidak layak huni.

Patut Jadi Teladan
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga kader Partai Gerindra, Hj. Tina Wiryawati menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, langkah KDM adalah bukti nyata bahwa pemimpin tidak harus bergantung pada fasilitas mewah untuk menjalankan tugasnya.
“Kalau mobil yang lama masih layak pakai, kenapa harus membeli yang baru? Langkah Pak Dedi ini patut ditiru oleh pemimpin lainnya,” ujar Tina, yang juga Anggota Komisi 3 DPRD Jawa Barat.
Tina menambahkan, fungsi mobil dinas hanya sebagai alat transportasi, sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara mobil baru dan mobil lama yang masih layak digunakan.
Ia pun mencontohkan Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok yang juga mengedepankan prinsip efisiensi. Saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo menggunakan mobil pribadi untuk aktivitasnya, bukan fasilitas negara.
“Sebagai Presiden, Pak Prabowo juga memperkenalkan mobil MAUNG buatan PT Pindad sebagai simbol kebanggaan produk dalam negeri. Ini menunjukkan komitmen beliau terhadap kemandirian bangsa,” papar Tina.
Prioritas untuk Rakyat Lebih jauh, Tina berharap langkah KDM dapat diikuti oleh kepala daerah lain, terutama di daerah-daerah yang tengah menghadapi defisit anggaran atau memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah.
“Anggaran pembelian mobil dinas seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur desa,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemborosan anggaran untuk fasilitas pemimpin dapat menjadi beban bagi APBD setempat. Oleh karena itu, pemimpin harus lebih bijak dalam menentukan prioritas anggaran.
Keputusan KDM ini diharapkan menjadi awal dari perubahan pola pikir pemimpin, yaitu lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan fasilitas pribadi.
Tina merasa optimis bahwa langkah ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak pihak. “Semoga langkah Pak Dedi dan Presiden Prabowo menjadi cerminan bagi kita semua bahwa seorang pemimpin harus lebih memikirkan rakyat daripada kenyamanan pribadi,” tutupnya. (Nars)