KUNINGAN – Di balik dedikasi tanpa henti menyelamatkan warga dari berbagai situasi darurat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Kuningan hingga kini belum mandiri berdiri sebagai dinas sendiri. Meski telah menjadi tumpuan masyarakat, rencana peningkatan status kelembagaan ini masih terganjal sejumlah tantangan klasik, terutama masalah anggaran dan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM).
Hal ini mengemuka di sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Satpol PP, ke-107 Damkar, dan ke-64 Satlinmas tingkat Kabupaten Kuningan yang digelar di Lapangan Gedung Setda, Senin (4/5/2026).
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
- Video Jedag Jedug Anies Baswedan Viral, Netizen Malah Desak Jadi Presiden
- Target Padam Jelang Kemerdekaan, Kapan Kebakaran TPSA Ciniru Kuningan Berakhir?
Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menegaskan bahwa Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas merupakan “wajah negara” yang hadir langsung saat masyarakat berada dalam kondisi paling rentan. Ketiga institusi ini dinilai sebagai garda terdepan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pengayoman.
“Institusi ini hadir di tengah-tengah masyarakat yang lagi gelisah, cemas, dan butuh perlindungan. Mereka hadir untuk membantu, menenangkan, dan mencari jalan keluar,” ujar Dian Rachmat Yanuar.
Terkait instruksi Menteri Dalam Negeri untuk membentuk Dinas Kebakaran yang mandiri, Bupati mengaku pihaknya tengah melakukan pengkajian mendalam. Walaupun Peraturan Daerah (Perda) terkait pembentukan dinas tersebut diklaim sudah selesai, implementasinya masih tertahan skala prioritas anggaran daerah.
“Kita masih mengkaji secara mendalam karena konsekuensinya terhadap anggaran. Tapi yang pasti, Perda-nya sudah selesai,” tambahnya.
Sementara, Kepala UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan, Andri Arga Kusumah, membenarkan bahwa secara administrasi kesiapan menuju dinas sudah lengkap. Namun, penghadang utama saat ini adalah kebutuhan anggaran yang besar serta kecukupan personel.
“Penghadang itu cuma itu saja, anggaran yang berat karena APBD kita masih dalam tahap penyehatan dan memprioritaskan hal-hal yang lebih penting dulu,” ungkap Andri.
Saat ini, kekuatan Damkar Kuningan bertumpu pada 62 personel yang dibagi dalam tiga regu piket 24 jam. Dengan hanya dua unit armada pemadam dan satu unit rescue yang tersisa, mereka harus melayani wilayah luas mencakup 32 kecamatan.
Idealnya, menurut Andri, jika sudah menjadi dinas, Kuningan minimal memiliki pos Damkar di empat wilayah mata angin untuk mempercepat respons.
Meski fasilitas terbatas, beban kerja Damkar Kuningan justru sangat tinggi. Selain kebakaran, petugas hampir setiap hari menangani evakuasi non-kebakaran (penyelamatan). Sepanjang tahun lalu saja, tercatat ada 84 kejadian kebakaran—turun dari tahun sebelumnya yang mencapai ratusan kasus berkat sosialisasi pencegahan yang masif.
Namun, evakuasi hewan berbahaya seperti tawon dan ular justru mendominasi laporan harian warga. “Minimal ada dua laporan sehari, bahkan kadang bisa empat sampai enam kali evakuasi dalam satu hari,” kata Andri.
Sebagai langkah penguatan, Bupati Kuningan juga mendorong peran aktif relawan pemadam kebakaran (Redkar) dan partisipasi masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan partisipasi warga diyakini menjadi kunci dalam mengurai persoalan sosial, ketertiban, hingga kebencanaan di Kabupaten Kuningan ke depannya. (Nars)
