KUNINGAN – DPC Perempuan Bangsa Kabupaten Kuningan tidak ingin sekadar menjadi pelengkap dalam peta politik daerah. Organisasi sayap perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kini memasang target ambisius: merebut lima kursi perempuan di DPRD Kabupaten Kuningan pada pemilu mendatang.
Target tersebut ditegaskan usai Musyawarah Cabang (Muscab) Perempuan Bangsa Kabupaten Kuningan yang digelar di Wisma Permata Kuningan, Sabtu (7/11/2026).
- Pansus Targetkan Naskah Akademik RUU Pemilu Rampung Akhir Desember, Opsi Keserentakan Masih Dikaji
- Dorong Pemilu 2029 Berkualitas, Anggota DPR Agun Gunandjar Ajak Masyarakat Jadi Pengawas Aktif
- Terpilih Lagi Jadi Ketua Perempuan Bangsa Kuningan, Neneng Hermawati Pasang Target 5 Kursi Perempuan di DPRD
- PWI Kuningan Segera Gelar Hajat Demokrasi, Penjaringan Bakal Calon Ketua Dimulai
- Kuningan Jadi Tuan Rumah Tanam Serentak Nasional, BPPSDMP Kementan Genjot Perluasan Areal Tanam Hadapi Anomali Iklim
Dalam forum itu, Hj. Neneng Hermawati, kembali dipercaya menakhodai organisasi untuk periode 2026-2031.
Bagi Neneng, target lima kursi bukan sekadar angka. Ia menilai, capaian tiga kursi perempuan PKB di DPRD saat ini harus menjadi pijakan untuk melompat lebih jauh. Sebelumnya, keterwakilan perempuan PKB di DPRD Kuningan hanya satu kursi.
“Kalau dulu kita hanya satu, sekarang sudah tiga. Ketiga kursi PKB yang diraih perempuan adalah oleh Saya, Ibu Hj Titi dan Ibu Hj Inayah,” ujarnya.
Maka ke depan, imbuh Neneng, DPC Perempuan Bangsa Kabupaten Kuningan harus berani menargetkan lima kursi di legislatif daerah. ” Karena PKB menargetkan 10 kursi, setengahnya harus dari perempuan,” ujar Neneng lagi.
Menurutnya, tantangan terbesar bukan pada angka, melainkan pada kesiapan kader. Perempuan Bangsa, kata dia, harus mulai menyiapkan kader-kader muda dari tingkat ranting hingga kecamatan, agar tidak kekurangan stok calon legislatif yang berkualitas saat pemilu tiba.
“Kita punya tugas berat. Bukan hanya mencari calon, tapi mendidik dan menguatkan mereka dari sekarang. Perempuan harus percaya diri, harus paham politik, dan harus dekat dengan masyarakat,” katanya.
Muscab kali ini sendiri digelar lebih cepat dari jadwal. Sejatinya, kepengurusan lama masih berlaku hingga 2027. Namun, karena adanya kebijakan penyeragaman Surat Keputusan (SK) Perempuan Bangsa se-Indonesia, Muscab dipercepat pada November ini.
Neneng menyebut, penyeragaman SK itu justru menjadi momentum untuk konsolidasi. Kepengurusan baru periode 2026-2031 diharapkan langsung tancap gas, menyusun program kerja, memperkuat jaringan, hingga melakukan pembinaan kader di 32 kecamatan di Kabupaten Kuningan.
Ia juga menekankan, Perempuan Bangsa tidak hanya bergerak di ranah elektoral. Di luar politik, organisasi ini tetap menjalankan program pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, hingga pendampingan sosial di masyarakat.
“Politik itu hanya salah satu jalan. Yang paling penting, perempuan Kuningan harus berdaya, mandiri, dan berani bersuara untuk kepentingan masyarakat,” katanya. (NARS)
