JAKARTA – Menjelang Hari Raya Idulfitri, tradisi saling berkirim bingkisan atau parsel semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Namun, peringatan keras baru saja dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pejabat negara.
Mereka diwajibkan untuk menolak tegas segala bentuk pemberian Hampers Lebaran karena hal tersebut berpotensi kuat masuk ke dalam ranah tindak pidana gratifikasi.
- Tak Perlu Putar Jalan Berjam-jam, Warga Kuningan Kini Nikmati Jembatan Garuda dan Air Bersih
- Wisuda ke-34 Uniku Cetak 1.128 Lulusan, Bupati Kuningan: Jangan Cuma Cari Kerja!
- Geger Polemik Izin RS Permata Kuningan: Eks Kapolsek Diduga Persekusi Aktivis, Rekaman CCTV Diminta Disita
- Buka Konferprov PWI Jabar, Wali Kota Bandung Farhan Minta Jurnalis Dekonstruksi Kerja Jurnalistik di Era Digital
- Api Masih Berkobar di TPSA Ciniru Kuningan, Ancaman Overkapasitas 2027 Jadi Sorotan Utama
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa peringatan ini diterbitkan untuk merespons kebiasaan bagi-bagi bingkisan yang kerap membeludak menjelang hari raya.
Menurutnya, penerimaan Hampers Lebaran oleh abdi negara bukanlah sekadar tanda mata biasa, melainkan bisa menjadi celah berbahaya yang mampu mengikis objektivitas serta merusak independensi pejabat saat mengambil keputusan di masa mendatang.
“Terkait gratifikasi, kami mengimbau agar para penyelenggara negara ataupun ASN menolak kesempatan pertama,” tegas Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Selasa (17/3/2026).
Meski demikian, KPK menyadari bahwa ada kalanya seorang pegawai negeri berada dalam situasi yang canggung atau tidak memungkinkan untuk mengembalikan bingkisan tersebut. Untuk kasus seperti ini, Budi memberikan solusi agar ASN yang telanjur menerima kiriman Hampers Lebaran segera melapor.
Pelaporan dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor KPK atau memanfaatkan kemudahan teknologi melalui aplikasi pelaporan gratifikasi secara daring.
Lebih jauh lagi, lembaga antirasuah ini juga menyasar pada perilaku aktif oknum aparatur negara. Tidak hanya dilarang menerima, ASN juga diultimatum untuk tidak meminta-minta Hampers Lebaran apalagi melakukan pungutan liar dengan dalih Tunjangan Hari Raya (THR) kepada masyarakat atau pihak swasta. Tindakan semacam ini dinilai sebagai pelanggaran serius yang dapat bermuara pada proses penegakan hukum.
Sebagai wujud pengawasan ketat yang tengah berjalan, KPK mengungkapkan bahwa antusiasme pelaporan dari pegawai negeri cukup tinggi.
Hingga saat ini, lembaga tersebut telah menerima setidaknya 32 aduan terkait penerimaan hadiah jelang hari raya. Dari puluhan laporan mengenai gratifikasi Hampers Lebaran tersebut, hampir separuhnya telah masuk dalam tahap tindak lanjut oleh tim penyidik KPK. (Nars)
