JAKARTA – Menjelang Hari Raya Idulfitri, tradisi saling berkirim bingkisan atau parsel semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Namun, peringatan keras baru saja dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pejabat negara.
Mereka diwajibkan untuk menolak tegas segala bentuk pemberian Hampers Lebaran karena hal tersebut berpotensi kuat masuk ke dalam ranah tindak pidana gratifikasi.
- Progres Penyelesaian TGR Disdikbud Kuningan, Elon: Rp1,07 Miliar Uang Negara Sudah Dikembalikan
- Berbeda dengan Komisi IV, Rana Suparman Blak-blakan Benarkan Ada Dua Versi Angka LHP BPK
- Viral Kecelakaan Kuningan Hari Ini: Mobil Terbalik di Karangkancana, Mantan Camat Jadi Korban
- Kenang Jasa Guru dan Orangtua, Demonstran HMI Kuningan Tak Kuat Tahan Air Mata, Sebut Anggaran Pendidikan Selalu Jadi Bancakan
- Ditanya Transparansi Pengawasan Temuan BPK di Disdikbud, Ini Jawaban Wakil Ketua DPRD Kuningan Ujang Kosasih
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa peringatan ini diterbitkan untuk merespons kebiasaan bagi-bagi bingkisan yang kerap membeludak menjelang hari raya.
Menurutnya, penerimaan Hampers Lebaran oleh abdi negara bukanlah sekadar tanda mata biasa, melainkan bisa menjadi celah berbahaya yang mampu mengikis objektivitas serta merusak independensi pejabat saat mengambil keputusan di masa mendatang.
“Terkait gratifikasi, kami mengimbau agar para penyelenggara negara ataupun ASN menolak kesempatan pertama,” tegas Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Selasa (17/3/2026).
Meski demikian, KPK menyadari bahwa ada kalanya seorang pegawai negeri berada dalam situasi yang canggung atau tidak memungkinkan untuk mengembalikan bingkisan tersebut. Untuk kasus seperti ini, Budi memberikan solusi agar ASN yang telanjur menerima kiriman Hampers Lebaran segera melapor.
Pelaporan dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor KPK atau memanfaatkan kemudahan teknologi melalui aplikasi pelaporan gratifikasi secara daring.
Lebih jauh lagi, lembaga antirasuah ini juga menyasar pada perilaku aktif oknum aparatur negara. Tidak hanya dilarang menerima, ASN juga diultimatum untuk tidak meminta-minta Hampers Lebaran apalagi melakukan pungutan liar dengan dalih Tunjangan Hari Raya (THR) kepada masyarakat atau pihak swasta. Tindakan semacam ini dinilai sebagai pelanggaran serius yang dapat bermuara pada proses penegakan hukum.
Sebagai wujud pengawasan ketat yang tengah berjalan, KPK mengungkapkan bahwa antusiasme pelaporan dari pegawai negeri cukup tinggi.
Hingga saat ini, lembaga tersebut telah menerima setidaknya 32 aduan terkait penerimaan hadiah jelang hari raya. Dari puluhan laporan mengenai gratifikasi Hampers Lebaran tersebut, hampir separuhnya telah masuk dalam tahap tindak lanjut oleh tim penyidik KPK. (Nars)
