KUNINGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan membeberkan sejumlah isu krusial yang memerlukan perbaikan mendesak dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Catatan perbaikan ini mencakup sektor vital, mulai dari anomali infrastruktur pertanian, kemandirian fiskal, hingga strategi penanganan kesehatan.
- Hapus Stigma Sosial, Lapas Kuningan Sulap Warga Binaan dan Mantan Napi Jadi Insan Siap Kerja Lewat ‘Wangun Mandiri Farm’
- Krisis Air Bersih Masih Melanda, Karangkancana Kembali Diguyur Bantuan 5.000 Liter dari BPBD Kuningan
- HMI FE Uniku Jadikan Maulid Nabi 1448 H Momentum Penguatan Karakter Mahasiswa
- Mengintip Rincian Biaya Produksi Petani Kuningan Saat Kemarau: Ongkos Air dan Perawatan Melonjak Tajam
- Soal Polemik Sanksi RS Permata, Frontal Desak Inspektorat Turun Tangan
Hal tersebut dipaparkan Wakil Ketua DPRD Kuningan, H. Ujang Kosasih, saat menguraikan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 di Aula Setda Kabupaten Kuningan, Kamis (29/1/2026).
“Penyusunan RKPD 2027 harus mampu menjawab tantangan riil. Ada sejumlah pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi agar pembangunan daerah tidak meleset dari target RPJMD,” tegas Ujang Kosasih.
Isu perbaikan pertama yang disorot tajam adalah fungsionalitas Bendungan Kuningan. Ujang menilai ada kesenjangan infrastruktur yang harus segera ditambal, yakni ketiadaan jaringan irigasi yang memadai bagi petani lokal. Kondisi ini dinilai ironis mengingat bendungan tersebut merupakan proyek strategis nasional.
“DPRD mendorong perbaikan segera. Pemerintah daerah harus melakukan langkah koordinasi dengan pusat, karena belum adanya jaringan irigasi ini membuat manfaat bendungan tidak dirasakan maksimal oleh masyarakat sekitar,” ujar Ujang.
Perbaikan kedua menyasar sektor keuangan. DPRD memperingatkan eksekutif terkait tren penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diprediksi terjadi pada 2026. Ujang mendesak adanya reformasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan digitalisasi.
“Pola lama tidak bisa lagi dipakai. Perlu pemutakhiran data wajib pajak dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi. Ini perbaikan fundamental agar kita tidak kolaps saat dana transfer berkurang,” jelasnya.
Isu ketiga adalah perbaikan metode penanganan stunting. Ujang meminta Dinas Kesehatan dan instansi terkait untuk mengevaluasi pendekatan yang ada. Ia menekankan perlunya pengadaan alat ukur (antropometri) yang standar dan perubahan pola Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
”PMT harus berbasis pangan lokal, bukan sekadar pabrikan. Ini perbaikan strategi yang kami harapkan masuk dalam RKPD 2027 untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia,” tambah Ujang.
Terakhir, DPRD menyoroti perlunya perbaikan iklim investasi lewat realisasi program “Someah Kasemah” yang selama ini dinilai belum optimal promosinya. Selain itu, Ujang juga mendesak adanya pendataan ulang (sensus) aset fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) dari pengembang perumahan subsidi yang kerap terbengkalai administrasinya.
”Pemerintah daerah hendaknya melakukan pendataan ulang terhadap perumahan bersubsidi yang telah melakukan serah terima aset, ini demi ketertiban aset daerah,” tandas Politisi senior PKB ini. (Nars)
